DEMOKRASI.CO.ID - DKI Jakarta dinilai tengah dalam masa darurat Covid-19. Pasalnya, selama beberapa terakhir, kasus baru melonjak di atas 1.000 kasus.
Kendati banyak pasien tanpa gejala, tapi tak sedikit pasien kondisi sedang dan berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit.
Kondisi ini membuat ruang perawatan, khususnya isolasi dan ICU penuh.
Sementara para dokter yang menangani berguguran sehingga membuat SDM kesehatan semakin menipis.
Semakin banyak kasus, artinya para pasien Covid-19 bisa menularkan ke orang banyak lainnya.
“Yang terbaik kesadaran masyarakat. Jangan egois,” ujar Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Prof Hasbullah Thabrany.
“Banyak yang nggak paham kalau mereka terkena penyakit ini mereka tak bisa tertangani karena keterbatasan sumber daya manusianya,” sambungnya dilansir JawaPos.com.
Karena itu, ia mendorong tenaga medis bisa memilah mana yang bisa diisolasi di rumah atau di RS dalam kondisi darurat.
Sementara, untuk kasus ringan jangan membebani para dokter spesialis.
“Pasien yang ringan bisa ditangani dokter umum. Dokter spesialis terbatas. Mereka perlu istirahat,”
“Jangan karena pekerjaan menumpuk begitu banyak. Mereka lupa disiplin diri, lemah dan menjadi korban,” katanya.
Indonesia sendiri, sambungnya, kekurangan dokter spesialis paru yang jumlahnya sangat sedikit.
Sementara, produksi dokter spesiali jelas membutuhkan waktu panjang.
“Kita nggak bisa gunakan mesin layani pasien. Alat-alat bisa kita impor, obat bisa kita datangkan, kalau SDM? Semua tenaga dunia juga sibuk hadapi pandemi,” ingatnya.
Dengan kondisi seperti ini, Hasbullah menyebut DKI Jakarta sudah darurat Covid-19. Sebab ruang ICU sudah terisi 77 persen.
“(77 persen) Itu sudah kritis. DKI sudah darurat. Betul-betul harus melakukan kampanye massal besar-besaran. Jaga jarak. Kalau perlu harus mulai jam malam. Depok dan Bogor sudah mulai,” tegasnya.
“Ini lebih parah dari awal-awalnya saat PSBB dijaga. Sekarang sudah 1.000 kasus per 10 juta penduduk berarti sudah ada kasus 100 per sejuta penduduk,” jelasnya.
Dia mendorong solusi tercepat harus dipikirkan Pemprov DKI Jakarta.
Yakni dengan menyulap berbagai ruang karantina khusus seperti apartemen kosong dan hotel untuk lokasi karantina pasien Covid-19.
“Banyak apartemen kosong. Hotel juga banyak yang tak optimal okupansinya. Segera kontrak oleh Pemda. Harus siap-siap membuka cadangan lokasi karantina,” tegasnya.
