DEMOKRASI.CO.ID - Ketua DPP PDIP Puan Maharani dinilai perlu untuk menyampaikan permintaan maaf, khususnya kepada masyarakat Sumatera Barat (Sumbar).
Jika memang tak mau meminta maaf, Puan setidaknya bisa menyampaikan klarifikasinya kepada publik.
Dengan demikian, maka jelas maksud atas pernyataannya yang dianggap melecehkan masyarakat Sumbar.
Sehingga, kontroversi yang berkembang di masyarakat bisa dihentikan.
Demikian disampaikan pengamat politik Hendri Satrio kepada JPNN, Jumat (11/9/2020).
“Jadi begini, sebagai ketua DPP PDI Perjuangan, masih wajar omongan Puan. Karena disampaikan dalam rapat tertutup dan ditujukan kepada kadernya,” ujar Hendri.
Dosen di Universitas Paramadina ini menyampaikan, karena disampaikan dalam rapat tertutup dan ditujukan pada internal PDIP, maka ucapan Puan dapat diartikan sebagai pelecut.
“Tujuannya supaya kader PDIP di Sumatera Barat lebih bekerja keras dan agar PDIP bisa menang di Sumbar,” jelasnya.
“Karena mungkin sudah lama tidak pernah menang di sana,” sambungnya.
Namun, kata pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini, posisi Puan tidak hanya sebagai Ketua DPP PDIP.
Cucu Proklamator RI itu juga menyandang jabatan sebagai Ketua DPR RI.
Ditambah, saat melontarkan ucapan itu, ditayangkan secara terbuka melalui daring, sehingga menjadi konsumsi publik.
“Jadi, masalahnya Puan juga punya jabatan melekat sebagai Ketua DPR,” ulas pria yang akra disapa Hensat ini.
“Nah, kalau sebagai Ketua DPR, pernyataan Puan kepada sumbar itu fatal,” tegas dia.
Menurut Hendri, kesan yang kemudian muncul, Puan seakan mengkotak-kotakkan, seakan tidak percaya bahwa Sumatera Barat sudah Pancasila.
Padahal, bukan cuma banyak tokoh perjuangan yang berasal dari Minang, tetapi Sumatera Barat sendiri hingga kini tidak pernah lepas sebagai bagian dari NKRI.
“Makanya, untuk meluruskan hal ini, saya kira Puan perlu meminta maaf, atau paling tidak memberikan klarifikasi terkait ucapannya,” tandasnya.
Puan Maharani sebelumnya menyampaikan harapan, Sumatera Barat mendukung negara Pancasila, saat menyerahkan dukungan pada pasangan Mulyadi-Ali Mugni dalam Pilkada Sumbar.
“Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Merdeka!”
“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” ujar Puan.
