DEMOKRASI.CO.ID - Desakan kepada pemerintah untuk menunda gelaran pilkada seperti arus deras yang tak terbendung. Kali ini, desakan disuarakan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IHI).
Sama seperti NU dan Muhammadiyah, PP IHI mendasarkan desakan itu pada perkembangan kasus Covid-19 yang belum mereda.
Ketua Umum PP IHI, H. Ismed Hasan Putro mengurai bahwa pihaknya dalam hal ini meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih komando pengendalian penanganan Covid-19 agar lebih efektif dan terarah.
Dengan begitu, Jokowi tidak perlu bongkar pasang tim yang berakibat penanganan Covid menjadi tidak maksimal.
“Langkah ini semata-mata demi menyelamatkan jiwa manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (22/9).
Selanjutnya, PP IHI dengan tegas meminta kepada presiden untuk mengeluarkan peraturan yang menunda pelaksanaan Pemilukada 2020 sampai situasi Covid-19 dinyatakan aman.
Hal ini perlu dilakukan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berkualitas.
“Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” sambung Ismed.
Selain desakan kepada presiden, PP IHI juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan terhadap Covid-19 yang ditetapkan pemerintah, serta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya.
“Kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, agar senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi Covid-19 segera berakhir,” tutupnya.
