DEMOKRASI.CO.ID - Kelompok kadal gurun (Kadrun) dan antiPancasila yang menggoreng pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.
“Kelompok ‘kadrun’ dan antiPancasila yang ‘menggoreng’ pernyataan Ibu Puan Maharani,” kata Koordinator Gardu Banteng Marhaen (GBM) Sulaksono Wibowo dalam pernyataan kepada suaranasional, Ahad (6/9/2020).
Menurut Sulaksono, pernyataan Puan Maharani harus dipahami secara lebih mendalam sebagai harapan Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. “Ibu Puan melecehkan atau menghina Sumtera Barat sebagai provinsi yang tidak Pancasilais,” ungkapnya.
Kata Sulaksono, ‘kadrun’ dan kelompok antiPancasila selalu membuat gaduh bangsa Indonesia. “Semua dipolitisasi untuk menyalahkan PDIP, Puan Maharani, Megawati dan Jokowi,” jelas Sulaksono.
Sulaksono mengatakan, publik bisa menilai ‘kadrun’ dan kelompok antiPancasila selalu membuat kegaduhan di Indonesia. “Saat ini ‘kadrun’ dan kelompok antiPancasila ingin menggoyang pemerintahan Jokowi,” jelasnya.
Sedangkan Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman Puan tidak bermaksud menyakiti orang Minang. Pernyataan itu tak lebih dari instruksi kepada kader banteng agar memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Terlebih, pernyataan itu sebenarnya muncul saat rapat internal.
Salah satu agenda rapat virtual saat itu adalah mengumumkan pasangan kepala daerah yang akan diusung PDIP pada Pilkada 2020 di Indonesia termasuk di dua kota, 11 kabupaten dan tingkat provinsi di Sumbar. Yakni calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar beserta calon kepala daerah di Kabupaten Solok, Tanahdatar, dan Pesisir Selatan beserta sejumlah daerah lainnya di Indonesia.
“Mbak Puan sebenarnya tengah menugaskan kami, jajaran pengurus PDI Perjungan di Sumatera Barat, untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila, terutama soal musyawarah dan mufakat yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Minang,” ungkap Alex. [suaranasional]
