DEMOKRASI.CO.ID - Kritik terhadap keputusan pemerintah yang tetap menggelar Pilkada serentak 2020 terus mengalir.
Terbaru, ada tiga Organisasi Masyarakat yaitu Front Pembela Islam (FPI) bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U) dan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang secara tegas menolak pelaksanaan pilkada di tengah ancaman pandemi Covid-19.
Penolakan tersebut ditandai dengan menerbitkan surat maklumat bersama dengan judul’Hentikan Pilkada Maut’, yang isinya mengikuti arahan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Dalam poin maklumat tiga organisasi tersebut menyerukan penundaan Pilkada 2020. Pasalnya, tahapan Pilkada 2020 berpotensi memunculkan sumber penularan Covid-19.
Terkait hal itu, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean (FH) bersyukur karena dengan begitu tak ada politik identitas sehingga sangat bagus untuk demokrasi.
Ferdinand juga berharap agar mereka-mereka ini tidak lagi terlibat dalam semua proses demokrasi di Indonesia.
“Syukurlah, supaya Pilkada kali ini tak ada politik identitas. Ini hal yang baik bagi demokrasi, dan sebaiknya selamanya mereka begitu, tak terlibat dlm semua proses demokrasi di negeri ini,” tulis Ferdinand
Cuitan Ferdinand pun direspon berbagai komentar oleh Netizen. Berikut rangkumannya yang terpantau netralnews.com, Jumat (25/9/2020).
@CahNgapak311970: Bukanya Ormas FPI sudah Ilegal
Karna surat Ijinya di kemendagri nggak di perpanjang/ di perbarui
Sepertinya Negara kurang tegas dlm hal ini
Barang ilegal tapi masih di pelihara aja
Dan sering bikin gaduh
@UnoDenk: Organisasi Tanpa Bentuk yg beraliansi dalam satu wadah, yaitu PKI (Partai Kadrun Indonesia) mengeluarkan maklumat BODOH AMAT
@Didik81951800: Bahaya sekali situasi jika kondisi politik di Indonesia dibuat permainan org Yaman.
@DadiSino: Naah demo berjilid2 PA 212 yg jelas2 membawa cluster baru ngga di buat maklumat, naah ini yg sdh jelas2 agenda pemerintah yg ada aturannye malah di buat maklumat, ente sadar bibib Firza..!!??
