DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mengakui aktor digital, salah satunya ‘influencer’ atau buzzer, sangat dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan dengan masyarakat.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan aktor digital di banyak negara demokrasi sangat aktif berperan dalam komunikasi kebijakan publik.
“Perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital yang merupakan key opinion leader umumnya adalah kelas menengah adalah keniscayaan dari transformasi digital,” kata Fadjroel melalui keterangan resminya pada Senin(31/8), seperti dilansir Anadolu.
Aktor digital, kata dia, akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik.
Menurut Fadjroel, Presiden Joko Widodo telah menyatakan Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital.
Itu sebabnya, banyak bagian dari strategi kebijakan yang berpijak pada sistem dan masyarakat digital, termasuk mengakui peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi.
“Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan,” terang Fadjroel.
Sebelumnya, berdasarkan temuan Lembaga Anti-Korupsi ICW, terungkap pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp90,45 untuk jasa influencer.
Nilai anggaran influencer pun meningkat sejak 2017 – 2018 dan menurun di 2019-2020.
Kementerian Pariwisata memiliki anggaran jasa influencer terbesar hingga mencapai Rp77 miliar.[]
