DEMOKRASI.CO.ID - Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf merespon tudingan beberapa politikus PDI Perjuangan yang menyebut masyarakat Sumatera Barat tidak menyukai kepemimpinan Joko Widodo karena dipengaruhi oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ia meminta partai penguasa itu jangan terbawa perasaan alias baper atas beragam respon dari masyarakat, baik itu yang suka maupun tidak suka.
Hal ini menyusul pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila.
“Jadi seorang politisi nggak boleh baperan, kalau baperan itu namanya bukan politisi. Negeri ini penuh dengan orang yang suka dan tidak suka,” kata Bukhori kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Bukhori menuturkan, PDIP mesti berkaca dan instrospeksi diri mengapa partainya tidak dilirik di Sumatra Barat, bukan malah mencari kambing hitam. Pasalnya, kata dia, banyak daerah yang juga tidak memilih PKS namun hal itu tidak membuat partainya menyalahkan pihak lain.
“Banyak sekali wilayah di Indonesia ini tidak memilih PKS. Tapi PKS tidak pernah men-judgement, tetapi justru harus kembali kepada partainya itu. Kenapa kok kami gak dipilih? begitu cara kami berpikir,” ujar dia.
Sebelumnya, politikus PDIP Zuhairi Misrawi mengklarifikasi pernyataan Puan Maharani terkait ‘semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila’. Menurutnya maksud dari pernyataan Puan adalah harapan agar Pancasila membumi.
Zuhari menyebut masyarakat Sumbar telah berubah selama 10 tahun terakhir sejak dipimpin oleh kader PKS, Gubernur Irwan Prayitno yang menjabat dua periode.
“Provinsi Sumatera Barat setelah 10 tahun dipimpin PKS memang berubah total. Banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi, padahal Presiden Jokowi adalah Presiden yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatera Barat,” ujar Zuhari kepada wartawan, Kamis (3/9).
Menurutnya, tak hanya kehidupan berbangsa dengan Pancasila yang tampak menurun di Sumbar, namun juga tak ada kemajuan yang mendasar bagi masyarakat selama dipimpin Gubernur dari PKS. Justru yang terjadi maraknya intoleransi dan politik identitas di ranah minang.
“Sepuluh tahun di bawah kepemimpinan PKS, tampak tidak ada kemajuan fundamental,” pungkasnya.
