DEMOKRASI.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah pernyataan PDIP yang menyebut Sumatera Barat berubar total setelah 10 tahun dikuasai PKS.
Partai berlambang bulan sabit kembar itu juga membantah memprovokasi masyarakat Sumbar tidak mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Demikian disampaikan Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza kepada JawaPos.com, Jumat (4/9/2020).
“Kebijakan DPP PKS tidak pernah meminta kader PKS di mana saja untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi,” ujarya kepada JawaPos.com, Jumat (4/9/2020).
Sebaliknya, pihaknya sangat menghargai Jokowi.
“Kami sangat menghargai Pak Jokowi selaku kepala negara dan pemerintahan,” sambungnya.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintahan dan Presiden Jokowi selama ini adalah sebuah hal yang wajar.
Apalagi, dalam iklim demokrasi, tidak melarang adanya kritik terhadap pemerintahan.
Dengan demikian, kata dia, fungsi check and balances berjalan dengan baik.
“Sangat wajar melakukan kritik yang konstruktif dan membangun, memperkuat check and balance kekuasaan di parlemen,” ujarnya.
Karena itu, ia membantah memprovokasi dan menghasut masyarakat Sumbar.
“Jadi sekali lagi, kami tidak punya masalah secara personal atau menghasut masyarakat,” katanya.
Sebaliknya, ia menyebut tuduhan PDIP itu terlalu menyudukan dan tidak ada buktinya.
Apalagi sampai PKS disebut menolak kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Jadi tuduhan memprovokasi masyarakat Sumbar agar menolak Pak Jokowi jelas tidak berdasar dan tendensius,” tandasnya.
Sebelumnya, politikus PDIP Zuhairi Misrawi mengatakan, pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal Pancasilais itu lebih dalam perspektif kekiniannya.
“Karena harapannya agar Pancasila benar-benar membumi dalam laku keseharian dan kehidupan berbangsa di Indonesia,” ujarnya.
Zuhairi juga menilai, semenjak 10 tahun dipimpin PKS memang berubah total.
Banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi.
“Padahal Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatera Barat,” ujarnya.
Bahkan Zuhairi menuturkan, di Sumbar tidak hanya semangat berkehidupan berbangsa atas dasar Pancasila yang semangatnya tampak menurun.
Namun, juga nampak tidak ada kemajuan fundamental.
“Fakta yang ada, intoleransi dan politik identitas berkembang di wilayah yang masyarakatnya dikenal terbuka tersebut,” tambahnya.
