DEMOKRASI.CO.ID - Menjadi polemiknya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang kembali diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuktikan adanya disharmoni kepentingan.
Begitu pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah aat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/9).
“Sekaligus menunjukkan buruknya komunikasi antar mereka,” tekan Dedi menambahkan.
Dijelaskan, memang secara khusus PSBB mengacu pada persetujuan Kementerian Kesehatan, namun daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi terutama dalam hal kebutuhan mendesak.
“Bahkan Gugus Tugas pernah memberikan hak pada daerah untuk memutuskan, dan hal semacam inilah yang tidak terkoordinasi dengan baik, maka muncul polemik itu,” tukas Dedi.
Namun di luar itu, sambung dia, pemerintah pusat seolah selalu menampakkan sikap kontra terhadap Gubernur Anies, tetapi tidak pada gubernur daerah lain.
“Ini sangat disayangkan karena tendensinya tentu politis,” demikian Dedi Kurnia Syah.
