DEMOKRASI.CO.ID - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memahami bahwa pandemik Covid-19 merupakan tanggungjawab bersama untuk menanggulanginya.
Hanya saja, Pemerintah selaku pemangku amanat rakyat dituntut berbuat lebih banyak dan serius. Antara lain dengan mengalokasikan dana memadai untuk Alat Pelindung Diri (APD), biaya Swab Test, bantuan pulsa gratis bagi siswa/mahasiswa yang harus belajar dari rumah hingga subsidi bagi Wong Cilik yang menganggur.
Deklarator/Presidium KAMI, Din Syamsuddin mengatakan, alih-alih memprioritaskan kepentingan rakyat secara umum, pemerintah justru mengalokasikan anggaran Covid-19 untuk membantu pengusaha besar hingga BUMN yang sudah merugi sejak sebelum pandemik.
“Dari anggaran sekitar Rp900 Triliun, hanya Rp 25,7 Triliun (yang disetujui) untuk penanggulangan Covid melalui Kemenkes. Porsi terbesar dari anggaran itu dialokasikan untuk membantu korporasi, BUMN, termasuk BPJS yang tidak berandil membantu pasien Covid-19,” ujar Din Syamsuddin dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (3/9).
“Akibatnya, rakyat terpaksa membayar sendiri biaya Rapid Test dan Swab Test, termasuk nanti baru membayar biaya vaksin yang cukup mahal,” imbuhnya.
Sejurus dengan itu, Din menilai pemerintah perlu memperbaiki manajemen penanggulangan Covid-19. Sehingga, kata dia, dapat menahan laju persebaran yang masih tinggi bahkan dinilai secara internasional terburuk keempat dari bawah.
“Gerakan Moral KAMI mendesak Pemerintah seyogyanya dari awal mengatasi masalah kesehatan duluan, dan stimulus ekonomi kemudian,” tuturnya.
“Yang terjadi Pemerintah membantu perusahaan-perusahaan dengan dalih agar rakyat dapat bekerja untuk makan, sementara rakyat sudah menderita kesakitan dan banyak yang mengakhiri kehidupan,” sambung mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
Atas dasar itu, Din menegaskan bahwa tuntutan KAMI kepada pemerintah sangat jelas. Pertama, pemerintah diminta mengutamakan penyelamatan rakyat dari Covid-19 daripada menyelamatkan perusahaan dari defisit.
“Kesehatan duluan, stimulus ekonomi kemudian,” tegasnya.
Kedua, lanjut Din, KAMI mendesak pemerintah untuk meyelamatkan UMKM yang sedianya melibatkan banyak tenaga kerja daripada menyelamatkan perusahaan/pengusaha besar yang hanya ingin kaya dan semakin kaya.
Selanjutnya, pemerintah diminta memperhatikan tenaga kerja bangsa sendiri dari pada memanjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Republik Rakyat China.
“Mari berdiskusi atau berdebat tentang substansi. Menanggapi serangan terhadap pribadi dan pengalihan opini hanya merendahkan diri sendiri,” demikian Din Syamsuddin.
