DEMOKRASI.CO.ID - Eks Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengusulkan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Minang. Usulan ini dilatarbelakangi oleh ucapan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, soal Sumatera Barat mendukung negara Pancasila.
Natalius menilai jika pernyataan Puan mengandung beberapa makna. Menurutnya, ucapan Puan telah menunjukkan adanya batas pemisah dengan Minang.
“Analisa saya: jika Puan wakili keluarga Sukarno, PDIP, Sekuler, Jawa Tengah maka telah lakukan demarkasi tegas dengan Minang. Mereka berkuasa, Minang tersingkir,” tulis Natalius melalui Twitter-nya, Minggu (6/9/2020).
Tokoh berdarah Papua ini lantas mengusulkan agar Minang diberi Otonomi Khusus untuk mengurangi dominasi kelompok mayoritas.
“Saya usul Otonom Khusus or Negara Bagian Nagari Minang. Negara Federal akan mengurangi sifat kejam tirani mayoritas!” sambung Natalius.
Ucapan Puan memicu polemik ketika menyinggung soal Pancasila dan Sumatra Barat saat mengumumkan Calon Kepala Daerah dari PDIP pada Rabu (2/9/2020).
“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” demikian kata Puan dalam rapat virtual tersebut.
Lantaran menimbulkan polemik, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Puan yang berharap Sumbar mendukung Negara Pancasila.
Pernyataan Puan, kata Hasto, secara umum ditujukan kepada 42 pasangan calon yang diumumkan PDI Perjuangan pada gelombang V pada Rabu (2/9/2020).
“Yang dimaksudkan mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan, Ibu Mega begitu kagum dengan Sumbar, demikian juga Mbak Puan,” kata Hasto dalam jumpa pers secara virtual.
Hasto menekankan pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menyinggung orang Sumbar, melainkan dukungan terhadap Pancasila dalam konteks kebudayaan dan nasionalisme.
“Jadi yang dimaksud pembumian Pancasila di Sumbar itu lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, juga menyentuh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata dia.
Puan mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
PDI Perjuangan mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.
“Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka,” kata Puan.
Puan juga mengumumkan jagoan PDIP di dua provinsi 19 kabupaten kota lain. Pengumuman ini menjadi pengumuman gelombang terakhir pengumuman calon kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk pilkada 2020.
