DEMOKRASI.CO.ID - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total diterapkan karena kondisi penyebaran Covid-19 di Jakarta belum menunjukkan penurunan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun mengaku tak pernah memaksa daerah lain untuk mengikuti kebijakan yang mulai berlaku 14 September mendatang tersebut.
Hal itu disampaikan Anies berkenaan dengan adanya kritikan terkait kebijakan yang ia ambil. Salah satunya datang dari Walikota Bogor, Bima Arya yang menilai keputusan Anies belum jelas.
“Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan tempat lain. Kami pun tidak pernah meminta, karena itu adalah kewenangan tiap daerah,” jelas Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (11/9).
Anies menjelaskan, dalam dua pekan ke belakang kondisi Ibukota sangat mengkhawatirkan.
Hal itu lantaran jumlah kasus positif dan meninggal dunia akibat Covid-19 menunjukkan kenaikan yang signifikan.
“Ini berbeda dengan situasi sebelumnya. Itu sebabnya kami berencana melakukan pengetatan selama dua minggu ke depan supaya menjadi rem agar laju pertambahan kasus ini dapat dikurangi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Walikota Bogor Bima Arya menilai pengetatan PSBB Jakarta konsepnya belum jelas.
Dalam rapat bersama kepala daerah se-Jabodetabek, Kamis (10/9) malam, Bima Arya menganggap konsep pengetatan perlu difinalisasi sebelum benar-benar diterapkan.
