DEMOKRASI.CO.ID - Guru besar Universitas Pertahanan, Salim Said berbicara akar bentrok TNI-Polri yang terjadi lagi dengan insiden penyerangan markas Polres Cikarang.
Salim menduga bentrok TNI Polri ini tak jauh dari masalah kesejahteraan dan faktor psikologi Polri yang memegang kendali ketertiban masyarakat. Menurutnya, hal ini perlu telusuri supaya insiden kedua aparat ini tak terjadi kembali.
Salim berpesan jangan sampai petinggi TNI Polri saling berpelukan, tapi anak buah mereka saling tembak-tembakan.
Kecemburuan
Menurut Salim, perlu dicari akar persoalan bentrok aparat tersebut. Profesor ilmu politik Universitas Pertahanan itu menyinggung soal isu kesejahteraan antara prajurit TNI dan Polisi. Cari apakah memang ada persoalan.
Soal kesejahteraan ini, kata Salim, menyangkut soal siapa yang kini terlibat mengatur ketertiban masyarakat.
Dulu TNI masih punya peran dalam tata tertib masyarakat, namun setelah reformasi peran tersebut dicabut dari TNI. Tentara fokus pada pertahanan dan keamanan negara.
Baca juga: Viral dua youtuber asing tontonkan aksi robek Alquran
Dia mengatakan, saat dulu ramai pembahasan penghapusan dwi fungsi, ada wacana tentara tak lagi terlibat dalam masyarakat seperti mengurusi soal perizinan dan keramaian, yang mana rawan melibatkan uang.
“Gagasan Dwi Fungsi disetujui, dan TNI tak terlibat izin. Sebaliknya yang dapat kesempatan itu polisi. Itulah timbulkan kecemburuan. Ini menunjukkan arah persoalan,” kata Salim dalam ILC tvOne, Selasa 1 September 2020.
Negara Kepolisian Republik Indonesia
Selain soal kecemburuan, Salim mengatakan kemungkinan ada faktor psikologis. Dulu bertahun-tahun ABRI, nama sebelum TNI, menjadi sentral dalam penegakan hukum masyarakat. Malah ada sebutan kala itu, polisi saat itu adalah partner junior.
Namun setelah penghapusan Dwi Fungsi, peran kini cuma dijalankan oleh kepolisian.
Salim mengaku soal suara prajurit TNI yang ia ajar di kampus, nuansa batinnya mempertanyakan peran kepolisian.
“Mereka mengeluh kepada saya. Bagaimana NKRI kok sekarang begini ya, kata mereka NKRI itu NegaraKepolisian Republik Indonesia. Ya saya jawab, itu kan keputusan pemerintah. Jenderal polisi jadi dubes itu keputusan politik,” kata dia.
Wajib diatasi
Melihat dua faktor tersebut, Salim meminta agar akar persoalan konflik TNI Polri harus diusut dan dicarikan solusinya.
Salim yakin, tanpa penyelesaian akar persoalan ini, maka bentrokan bakal terjadi di masa mendatang.
“Ini akan terjadi terus. Beribu poster dipasang. Tapi di bawah persepsinya lain oleh keadaan dan mudah dipicu (bentrok)” jelasnya.
Salim tak membayangkan apa yang akan terjadi jika bentrokan itu melibatkan antarangkatan di TNI. Bakal lebih mengerikan dan membuat was-was.
Untuk itu, dia meminta pemerintah dan pihak terkait mencari akar persoalan ini. []
