DEMOKRASI.CO.ID - Video blak-blakan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di kanal Youtube POIN menjadi kontroversi dan masih terus diperbincangkan banyak pihak.
Pasalnya, dia membongkar aib permasalahan perusahan minyak negara yang dipimpinnya sendiri, sekaligus melibatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam beberapa persoalan yang dibahasnya.
Alhasil, apa yang dilakukan Ahok itu mendapat tanggapan pula dari Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga, yang menganggap semua hal yang diungkapkan Ahok sebagai suatu hal yang bisa dibicarakan di internal perusahaan saja.
“Ya kami sih anggap itu persoalan internal mereka. Apalagi Ahok kan Komut, jadi diselesaikan saja,” ujar Arya dalan program Talk Show Indonesia Business Forum di TV One, Rabu (16/9).
Semisal, Arya menyebutkan persoalan utang Pertamina yang dipersoalkan Ahok menumpuk hingga 16 miliar dolar AS atau setara Rp 237,6 triliun (kurs Rp14.850 per dolar AS), dan bahkan direncanakan oleh direksi untuk ditambah.
“Jadi kalau persoalan utang Pak Ahok Komut ya, jadi dia punya hak, dan dia tau kok. Setiap utang itu atas persetujuan dia juga bersama komut lainnya, meskipun sifatnya kolektif ya,” terang Arya.
Oleh karena itu, Arya menekankan bahwa apapun masalah yang dibahas Ahok dalam video tersebut merupakan persoalan internal Pertamina yang selalu disupport BUMN untuk diselesaikan oleh komisaris dan direksi.
Namun terkait sikap Ahok yang blak-blakan secara terbuka ke publik, Arya melihat adanya kekurang harmonisan dalam hal komunikasi antara Komisaris dengan Direksi. Sehingga ia memberikan saran agar sikap yang sepatutnya dalam tata kelola perusahan bisa dilakukan.
“Silahkan selesaikan di dalam saja. Ngobrol-ngbrol di dalam lah. Ini kan kami melihatnya perlu komunikasi yang lebih lincah lagi antara komisaris dengan direksi Pertamina. Jadi mungkin komunikasinya perlu sama-sama diintensifkan,” ujar Arya Sinulingga.