DEMOKRASI.CO.ID - Bawaslu Indramayu mencurigai ada sebanyak 149 ribu lebih pemilih siluman dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) versi KPU.
Meski Bawaslu sempat memprotes, namun Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fatoni, tetap mengesahkan DPS yang berasal dari Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tersebut.
Sikap Ketua KPU yang dinilai arogan itu membuat Bawaslu memilih walkout (WO) saat rapat pleno rekapitulasi DPHP dan DPS, Selasa (8/9).
Pelaksanaan rapat pleno rekapituasi DPHP dan penetapan DPS yang diselenggarakan oleh KPU Indamayu dihadiri oleh Forkopimda, Perwakilan Parpol, seluruh PPK dan seluruh pimpinan Bawaslu.
Namun rapat berjalan kurang baik lantaran sikap Ketua KPU yang dinilai tidak akomodatif terhadap seluruh masukan Bawaslu Indramayu dan perwakilan partai politik yang hadir.
Dalam rapat, Bawaslu dan perwakilan parpol mempertanyakan jumlah rekap DPHP serta daftar pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) namun KPU tidak dapat menjelaskan. Padahal, nenurut Bawaslu, keberadaan TMS kategori pindah domisili dan kategori bukan penduduk sangat penting dijelaskan untuk akurasi DPHP sebelum ditetapkan menjadi DPS.
“Kami menilai DPHP KPU amburadul, tidak punya dasar sama sekali. Sehingga kami mencurigai ada pemilih yang sengaja diselundupkan,” tandas Ketua Bawaslu, Nurhadi, Selasa (8/9).
Kecurigaan lain kata Nurhadi yakni terkait adanya 149 ribu DPHP. Saat Bawaslu meminta menyampaikan secara terbuka seluruh data DPHP, Ketua KPU justru menolak dengan dalih data tersebut bersifat rahasia. Padahal, ungkap Nurhadi, kerahasian data pribadi telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan.
“Pertanyaan kami bukan tanpa dasar, silahkan ketua KPU baca undang-undangnya. Jadi asumsi kami, 149 ribu orang itu merupakan pemilih siluman yang sengaja dimasukan oleh KPU,” ungkap dia.
Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fatoni menjelaskan, data pemilih yang disampaikan dalam rapat merupakan data sementara.
Nantinya, kata Toni, data tersebut akan diumumkan kepada publik untuk di tanggapi masyarakat. Namun ketika ditanya soal tudingan dari Bawaslu mengenai pemilih siluman, Toni enggan menjawab.
