DEMOKRASI.CO.ID - Blak-blakan yang dilakukan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama soal borok perusahaan plat merah tersebut turut disayangkan politisi PDIP, Aria Bima.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima bahkan membedakan penyebutan mantan gubernur DKI Jakarta itu. BTP disematkan untuk Basuki Tjahaja Purnama yang mulai kalem pasca kasus penistaan agama dan kini menjabat sebagai komut Pertamina.
Sementara Ahok digunakan untuk karakter keras dan ceplas ceplos seperti saat masih menjabat gubernur DKI dan berstatus orang biasa.
“Sekali lagi ini yang bicara Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama? Kalau Basuki Tjahaja Purnama, salah. Karena, aturannya dia sebagai pejabat publik itu tahu tempat dan waktu, disampaikannya itu kapan, ya kan,” tegas Aria Bima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/9).
Aria Bima mengatakan tak seharusnya BTP menyampaikan hal tersebut di ruang publik. Seharusnya, BTP menyampaikan keluh kesahnya saat rapat umum pemegang saham (RUPS) PT. Pertamina (Persero) agar bisa menjadi bahan evaluasi bersama.
“Orang yang menyampaikan ini seorang komisaris utama, itu forumnya lebih tepat di forum RUPS kalau kepada menteri, menteri selaku kuasa pemegang saham, jadi kepada siapa kebenaran itu disampaikan ok gitu lho,” katanya.
“Kepada siapa kebenaran apa yang disampaikan Ahok itu disampaikan? Ya tentunya kepada pemegang saham untuk perbaikan Pertamina di RUPS,” imbuhnya.
Aria Bima menyampaikan dalam rapat kerja bersama antara Dirut Pertamina dan Komisi VI di Senayan, telah disampaikan agar dalam melakukan manajerial perusahaan pelat merah tersebut dilakukan suatu perubahan yang mendasar dan perlu adanya tranparansi sebagaimana yang diinginkan Ahok.
“Ini sudah menjadi kesepakatan kita dan itu seperti apa yang diinginkan Ahok. Tetapi ini adalah korporasi yang punya tugas-tugas untuk public service obligation. Ini menurut saya sebagai pejabat publik ada patokan untuk bicara,” bebernya.
Dia tak masalah jika pernyataan keras itu muncul dari Ahok, bukan sebagai Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Pihaknya pun akan memanggil Ahok ke parlemen guna membahas apa yang dkeluhkan dalam video tersebut.
“Kalau ini yang bicara Basuki Tjahaja Purnama, sebagai Komut Pertamina, saya kira mengenai substansi itu masih ada perlu suatu pendalaman yang komprehensif ya, kalau memang ini sudah melebar, kita undang lah, saya usulkan, diundang ke Komisi VI. Itu soal substansi,” tandasnya.
