DEMOKRASI.CO.ID - Sejak jauh-jauh hari, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mewanti-wanti bahwa akan ada rem darurat jika kasus virus corona baru mengalami lonjakan.
Menurutnya, sejak 4 Juni lalu, ketika mulai menerapkan kebijakan PSBB transisi, opsi rem darurat tersebut sudah disampaikan.
Maka ketika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, sesungguhnya bukanlah suatu hal yang mendadak dan tidak dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
“Demi keselamatan warga Jakarta. Jadi memang dari awal saya sudah sampaikan bahwa ada opsi rem darurat,” ujar Anies dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa malam, (15/9).
Namun yang terjadi justru Anies dinilai banyak pihak tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.
Orang nomor satu di Jakarta itu pun membantah hal tersebut. Anies menegaskan bahwa DKI Jakarta selalu melaporkan kondisi yang tengah terjadi kepada pemerintah pusat.
“Sebenarnya kalau bicara komunikasi semuanya komunikasi. Jadi biarlah itu menjadi bagian dari dapur kita, yang penting kita sama menjalankan sesuai arahan Pak Presiden. Ketika kita tangani kasus Covid-19, pastikan kesehatan nomor satu,” ungkapnya.
Anies menyadari kebijakan rem darurat turut memiliki dampak. Namun, hal itu tidak sebanding dengan nyawa masyarakat dan tenaga medis yang hilang akibat Covid-19.
“Kita setiap hari merasakan jumlah yang dimakamkan lebih banyak, dokter di rumah sakit kewalahan hadapi jumlah pasien. Itu kita rasakan, jelas Anies.
“Saya sampaikan, kami tidak mau ambil keputusan terlalu awal tapi kami juga tidak mau ambil keputusan ketika terlambat,” tutupnya.
