DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengklaim, tak ada orang yang bisa dihalang-halangi untuk bertarung dalam pemilihan umum atas dasar nepotisme atau sistem kekeluargaan.
Pernyataan Mahfud itu menaggapi banyaknya kritik terhadap Pilkada 2020 yang dinilai banyak diikuti tokoh berdasarkan nepotisme.
Sejumlah bakal calon kepala daerah yang dikritik adalah putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming di Solo, dan menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution di Medan.
“Mungkin kita sebagian besar tidak suka dengan nepotisme itu, oke. Enggak bagus lah, kok nepotis. Tetapi harus kita katakan, tidak ada jalan hukum dan jalan konstitusi yang bisa mengahalangi orang itu berdasar nepotisme atau sistem kekeluargaan sekali pun, tidak ada,” kata Mahfud dalam webinar bertema Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal, Sabtu (5/9/2020).
“Di mana-mana di seluruh dunia, mana ada orang melarang mencalonkan diri hanya karena kakaknya itu bupati,” sambungnya.
Mahfud mengatakan, belum tentu orang yang mencalonkan diri di pemilu karena nepotisme selalu berunjung negatif.
Ia pun memberikan contoh seperti apa yang pernah terjadi di Kabupaten Bakalan, Madura.
Dulu di Bakalan, kata Mahfud, pernah orang berteriak “Saya mau mencalonkan diri karena kakak saya memerintahkan tidak baik. Oleh sebab itu jangan saya dituduh nepotis, justru karena kakak saya ini memimpin tidak baik. Saya sebagai adiknya mencalonkan diri bukan karena nepotisme.”
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, nepotisme bisa saja dilarang. Akan tetapi, itu hanya bisa dilakukan di bidang ekonomi seperti apa yang dicontohkan Belanda. Dalam bidang politik nepotisme sulit dibendung baik secara hukum dan konstitusi
“Kalau di bidang politik seperti itu dimana mana saya kira tidak bisa dihalang-halangi oleh hukum dan konstitusi. Di sekuruh dunia begitu kita mau melarangnya bagaimana? Tidak bisa akan terjadi pelanggatan ham kalau itu dilakukan,” tuturnya.
Mahfud mengatakan, kalau ada yang tidak suka terhadap nepotisme, dikembalikan kepada diri masing-masing. Faktanya, kata dia, nepotisme tak bisa dilarang dan harus dihadapi.
“Kampanye begitu, agar jangan ini jangan itu, tetapi kita mau melarang juga tidak bisa. Nah ini fakta yang kita hadapi.”
