DEMOKRASI.CO.ID - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dinilai telah melakukan provokasi dan adu domba setelah tidak menjabat. Hal ini diungkapkan oleh Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli.
Menurutnya, Gatot telah menuding pemerintahan Jokowi terselip unsur Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan partai terlarang di Indonesia sejak 54 tahun lalu. Satu contoh, ia dicopot sebagai panglima sebelum waktunya karena mewajibkan bawahannya untuk nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.
Selain itu, Gatot juga menuding PKI ada di balik RUU Haluan Ideologi Pancasila. Peraturan tersebut dimotori PDIP. Menurutnya, regulasi tersebut dimaksudkan untuk mengubah Pancasila. Tudingan lain yang dilontarkan Gatot adalah peringatan 1 Juni sebagai lahir Pancasila.
Sejak 2017, Pemerintahan Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai hari libur untuk memperingati hari lahir Pancasila. Padahal pada era Orde Baru, zaman Desukarnoisasi, masyarakat dilarang memperingati itu.
Gatot mengklaim 1 Juni adalah konsep trisila dan ekasila yang disampaikan Bung Karno. Maka mereka (PKI) sudah investasi.
Dalam cuitannya Guntur mengatakan suara-suara tudingan ke pemerintah selalu ada. Dia juga menyertakan tangkapan layar tentang berita yang berisi pernyataan Gatot saat masih menjabat.
“Ada suara-suara yang selalu menuding ini-itu terhadap pemerintah, berkaitan PKI. Padahal tidak ada kaitan sama sekali dengan PKI,” katanya.
Menurutnya, isu itu tidak benar, maka itu adalah radikalisme dan terorisme. PKI saat ini sudah tamat dan tidak akan bisa bangkit karena aturan dan simpati publik tidak ada lagi.
Isu PKI sebelum diramaikan kembali oleh Gatot sebetulnya telah berkali-kali memicu provokasi dan adu domba.
Diketahui juga bahwa Gatot masuk di dalam anggota KAMI. Baru-baru ini KAMI mengeluarkan surat terbuka kepada Presiden, ditandatangani oleh Gatot, Rochmat Wahab, dan M. Din Syamsuddin, yang salah satu isinya menyebut ada gejala kebangkitan neo komunisme dan PKI gaya baru di Indonesia.
