DEMOKRASI.CO.ID - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai terlalu reaktif dan tidak memahami dasar tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima dalam merespons sikap Ahok yang mengusulkan pembubaran BUMN yang dianggap tak mampu mengawasi para mafiadi tubuh perusahaan plat merah.
“Ini terlalu reaktif. Ahok perlu memahami bagaimana dasar tujuan BUMN Indonesia itu didirikan, yang relatif agak berbeda dari BUMN-BUMN di Malaysia. Ini juga enggak bisa corporate oriented tapi benefit oriented untuk republik, untuk bangsa,” tegas Aria Bima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/9).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini mengurai, BUMN di Indonesia berbeda dengan BUMN negara lain seperti Tamasek Holding milik Malaysia yang disinggung Ahok.
“Fungsi BUMN di sini juga tidak bisa hanya profit oriented, tapi juga mengembangkan public service obligation, juga mengembangkan bagaimana BUMN itu mereaverage ekuitasnya untuk pertumbuhan PDB,” katanya.
“DNA Temasek sama DNA BUMN di sini (Indonesia) itu lain,” imbuhnya.
Kementerian BUMN, kata Aria Bima, tugasnya tidak melulu soal corporate action, namun juga banyak mengemban tugas dalam konteks memberikan kontribusi terhadap laju ekonomi negara baik melalui peningkatan PDB, investasi, ekspor, penurunan impor, hingga pajak dan lain-lain.
“Bahwa ada sesuatu yang dibenahi iya, tapi tidak perlu lagi berpikir soal super holding untuk BUMN di Indonesia,” tegasnya menyudahi.