DEMOKRASI.CO.ID - Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo membuat pernyataan yang cukup panas dan kontroversial.
Pernyataan itu disampaikan mantan Panglima TNI itu dalam video yang diunggah di kanal Youtuber Hersubeno Arief.
Pertama, Gatot mengaku sudah mengendus gerakan kebangkitan komunis sejak 2008.
Bahkan sampai sekarang, gerakan tersebut semakin nyata terlihat.
Saat masih menduduki jabatan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo mengaku berupaya “membungkus” gerakan kebangkitan PKI itu.
Akibatnya, klaim Gatot, dia diganti sebagai Panglima TNI.
“Pada saat itu sahabat saya dari salah satu partai, saya sebut saja PDIP, menyampaikan ‘Pak Gatot itu harus dihentikan. Kalau tidak bapak bisa diganti’.”
“Saya sampaikan terima kasih tetapi saya tegas karena ini adalah benar-benar berbahaya,” katanya.
“Dan memang benar-benar saya diganti, selanjutnya semakin nyata sekarang ini,” sambung Gatot.
Gatot Nurmantyo menambahkan, semakin menguatnya gerakan kebangkitan PKI ini membuat dia memerintahkan jajarannya menyaksikan kembali kekejaman komunis dalam film G30S PKI.
“Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semua, maka saya perintahkan jajaran saya semua melihat G30S PKI,” tandasnya.
Kedua, Gatot Nurmantyo menyebut upaya membangkitkan PKI salah satunya dengan mengganti Hari Kelahiran Pancasila menjadi 1 Juni.
Padahal 1 Juni ini, kata dia, adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan Bung Karno.
“Mereka sudah investasi dulu, jadi secara tidak langsung hampir seluruh bangsa memperingati hari kelahiran Pancasila di tanggal 1 Juni,” cetusnya.
Ketiga, Gatot mengaitkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan kebangkitan komunis.
Menurut Gatot, RUU HIP sangat bertentangan dengan UUD 1945.
Dalam Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.
Namun, di RUU HIP diganti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Jadi yang dikatakan dasar adalah bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu yang mendasari sila ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5.”
“Kemudian diganti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah manifesto yang disampaikan DN Aidit pada Tahun 1963,” tegasnya.
Gatot juga mengatakan, bahwa RUU HIP itu secara nyata ingin mengubah Pancasila.
Padahal dalam pembukaan UUD 1945 mengatakan bahwa dasar negara adalah Pancasila.
“Kalau diganti maka akan mengubah negara ini. Siapa lagi kalau itu bukan PKI. Anehnya sampai sekarang RUU HIP tidak hapus, hanya ditunda saja. Mereka bersikeras atas hal itu.”
“Dasar inilah yang melatarbelakangi saya untuk bergabung bersama-sama rekan seperjuangan dalam KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia),” kata Gatot.
