DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak melaksanakan visi misi presiden. Pembantu presiden ini malah berjalan sendiri.
Bukan hanya menteri, Tjahjo juga menyindir pejabat eselon 1 dan 2 yang menjabarkan visi misi presiden dengan pandangan berbeda sehingga menjadi berseberangan.
Padahal seluruh menteri, pejabat eselon 1 dan 2 di pusat sampai daerah wajib melaksanakan visi misi presiden.
“Berkali-kali diingatkan, tidak ada visi misi menteri. Yang ada itu visi misi presiden. Menteri wajib melaksanakan visi misi presiden. Bukan visi misinya dia,” kata Menteri Tjahjo, Sabtu (30/8).
Begitu juga dengan para pejabat eselon 1 dan 2. Wajib menjalankan visi misi presiden itu. Bukan malah memperlambat capaian visi misi presiden.
Seluruh pejabat di daerah sampai pusat harus tegak lurus mengikuti kebijakan yang dicanangkan presiden selama lima tahun ke depan.
Untuk pemerintahan, kata Tjahjo, presiden menginginkan ada penyederhanaan birokrasi. Yaitu pemangkasan eselon III, IV, V dan pengalihan 1,6 juta PNS dari jabatan administrasi ke fungsional.
Sedangkan untuk kelembagaan, dilakukan pembubaran terhadap lembaga-lembaga yang tidak relevan lagi.
“Kalau ada menteri dan pejabat eselon 1 dan 2 yang tidak setuju dengan itu, ya lebih baik berada di luar. Tunggu saja sampai 2024 sampai pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin selesai,” tandasnya.[psid]
