DEMOKRASI.CO.ID - Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan banyak dari jenderal Polri yang aktif dan purnawirawan menginginkan perubahan di tubuh Korps Bhayangkara itu.
Namun, Neta menilai niatan itu hanya omongan palsu belaka.
“Ada semangat dari elite-elite itu untuk berubah, tetapi tidak mudah. Karena elitenya sendiri cuma ngomong doang, tetapi tidak berubah,” kata Neta saat berbincang dengan JPNN.com dalam program Ngobrol Politik (Ngompol) JPNN.com baru-baru ini
Sebagai orang yang memperjuangkan pemekaran Polri dari tubuh TNI, Neta melihat perjuangan itu sia-sia.
Sebab, Neta memandang masih banyak kasus anggota Polri yang memeras rakyat, menjadi predator masyarakat dan hidup serba mewah. Menurut Neta, semangat pemekaran yang diharapkan dulu, kini faktanya jauh berbeda.
Meski demikian, kata Neta, IPW terus mengawasi kinerja Polri. Namun di sisi lain, Neta menekankan tidak melulu mengkritisi, kadangkala ada saatnya membela Korps Bhayangkara itu.
“Misalnya tentang usia pensiun yang harus diperpanjang. Itu kami lakukan lobi-lobi ke beberapa institusi, ke DPR, terus kami sosialisasikan lewat media massa. Sebenarnya eksistensi IPW ini bisa terangkat karena bantuan kawan-kawan. Kebetulan saya wartawan tahu persis lah selera kawan-kawan,” kata dia.
Selain itu, Neta juga pernah bekerja sama dengan Polri terkait isu perlawanan terhadap wacana kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Neta memandang sistem pemerintahan Indonesia berbeda dengan negara barat lainnya.
“Barat itu kan federal, kalau negara federal dia pantas polisinya di bawah Departemen Dalam Negeri. Tetapi kita negara kesatuan. Sementara posisi Mendagri kita kan beberapa kali dijabat petinggi partai. Kalau polisi di bawah departemen dalam negeri dan menterinya anggota partai atau pimpjnan partai, polisi akan di bawah kendali partai,” kata Neta.
