![](https://1.bp.blogspot.com/-ei5-8aMYdEY/X0kjrq3b3jI/AAAAAAAEfPA/clPod0fcN6k2mQiSFVFlUiXKkfLDX3u-QCLcBGAsYHQ/s640/WhatsApp-Image-2020-08-25-at-10.29.24.jpeg)
DEMOKRASI.CO.ID - Perjuangan para petani dari Desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara masih belum usai dan terus berlanjut.
Sekalipun pada Kamis (27/8) kemarin, sebanyak 5 orang perwakilan dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dijembatani Mensesneg Pratikno, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan KSP Moeldoko di Kantor Setneg lantai 3.
Dewan Pembina SPSB Aris Wiyono mengatakan, setelah para petani mengeluhkan tempat tinggal dan lahannya dirampas perusahaan plat merah PTPN II kepada Presiden Jokowi, Menteri Sofyan Djalil langsung diperintahkan untuk segera mengakomodir tuntutan para petani Simalingkar dan Sri Mencirim.
“Bapak Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Sofyan Djalil agar secepatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya memenuhi tuntutan petani Simalingkar dan Sei Mencirim,” kata Aris Wiyono, Jumat (28/8).
Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, Aris menyatakan pihaknya langsung bertemu dengan Sofyan Djalil, Mensesneg Pratikno dan Kepala KSP Moeldoko membahas perintah presiden tersebut.
“Sebagai tindak lanjut dari perintah bapak presiden,” ujarnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, Sofyan Djalil memberikan solusi yang itu ditolak langsung oleh petani Simalingkar dan Sri Mencirim. Sebab, Sofyan Djalil menawarkan bantuan untuk mendapatkan rumah bersubsidi dari PTPN II di Simalingkar dengan membayar harga murah.
Kemudian, realokasi untuk petani Simalingkar, dan untuk sertifikat hak milik petani Sri Mencirim tidak jadi dibatalkan, serta akan mengadakan koordinasi dengan pihak BUMN.
Hal itu, kata Aris, tidak sesuai tuntunan petani yang menginginkan reforma agraria dan redistribusi tanah dari negara kepada rakyat.
“Apa yang ditawarkan Sofyan Djalil tidak sejalan dengan perintah presiden yang menurut petani, jauh panggang dari api,” sesal Aris Wiyono.
Namun, Kepala KSP Moeldoko telah menyatakan agar tuntutan petani segera diselesaikan.
Sementara itu, Mensesneg Pratikno menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menemukan solusi secepatnya meskipun itu bukan ranahnya sebagai Mensesneg.
“Sebenarnya ini bukan domain Mensesneg, akan tetapi saya diperintahkan presiden agar ikut serta mendampingi dan mengawal pertemuan ini. Agar segera mendapatkan solusi yg adil demi terciptanya ketahanan pangan paska pademik corona,” kata Aris menirukan Pratikno.
Menurut Aris, Pratikno sempat menyatakan bahwa Sofyan Djalil diminta untuk tidak lagi membicarakan persoalan hukum atas sengketa Simalingkar dan Sei Mencirim.
“Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang sudah berjalan kaki 1.812 km dari Medan ke Jakarta, melainkan bapak harus sudah bicara solusi dan skema yang menguntungkan para petani sesuai perintah presiden,” kata Aris menirukan Pratikno.
Para petani mendesak Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil agar membuat skema penyelesaian sesuai perintah Presiden Jokowi, secara tertulis untuk kepastian hukum dan para petani bisa kembali bercocok tanam di tanahnya sendiri.
“Menteri Sofyan Djalil janji akan secepatnya mengadakan pertemuan dengan BUMN dan mengabarkan kepada perwakilan petani,” katanya.
Lebih lanjut, Aris menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak kunjung diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN, petani akan kembali ke depan istana negara dan mendirikan tenda.
Bahkan para petani akan nekat dan memaksa menerobos gerbang Istana Negara.
“Sebagai bentuk protes karena tidak dijalankannya perintah presiden oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil,” pungkasnya.