![](https://1.bp.blogspot.com/-rWic2j7oCd4/X0kswo-Z6hI/AAAAAAAEfRg/agpSqmpI_Q8sIIa0Wxe9tTpFrjHrWykNwCLcBGAsYHQ/s640/46739_04225928082020_123e3965-3f48-4e71-ae04-43352d8701a9.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Sinyalemen yang disampaikan Indonesian Police Watch (IPW) bahwa Kantor Wakil Presiden masih “dikuasai” oleh orang-orang lama nyatanya tidak mengganggu kinerja Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.
Wapres Ma’ruf Amin disebutkan tetap fokus menjalankan tugas terutama dalam bidang pemberantasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Staf Ahli Wapres, Iggi Haruman Achsien, kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 28/8) mengatakan, diberitakan atau tidak Ma’ruf Amin tetap bekerja dengan baik.
“Dengan perangkat yang ada, Abah (KH Ma’ruf Amin) tetap bekerja, fokus pada pemberantasan kemiskinan, membantu pemulihan ekonomi akibat Covid-19, dan pertumbuhan ekonomi syariah. Diberitakan atau tidak diberitakan, Abah tetap bekerja baik,” ujarnya.
“Untuk perbankan syariah, sebagai contoh, KPR Syariah sampai dengan kuartal pertama 2020 ini tetap tumbuh sebesar 16 persen,” sambungnya.
Iggi juga mengatakan Wapres Ma’ruf Amin memiliki gaya kepemimpinan sendiri. Secara umum, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, sambung Iggi, sangat inklusif dan melibatkan banyak pihak yang kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping Presiden Joko Widodo.
Situasi Kantor Wakil Presiden menjadi sorotan masyarakat setelah pentolan ICW Neta S. Pane mengatakan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak kunjung merotasi orang-orang lama.
Akibatnya, pendukung dan keluarga Wapres Ma’ruf Amin pun dikatakan sulit untuk bertemu Wapres Ma’ruf Amin.
Informasi yang diperoleh Neta S. Pane menyebutkan, sejak dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, Ma’ruf Amin baru bisa ditemui tim sukses dan pendukungnya pada 20 Agustus 2020 lalu, bertepatan dengan hari libur 1 Muharram.
Dari laman wapres.go.id diketahui bahwa tiga posisi tiga deputi di Kantor Wapres masih kosong, yakni Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan.
Sementara posisi Sekretaris Wapres masih ditempati pejabat lama, Guntur Iman Nefianto, yang menduduki posisi itu sejak era Wapres JK pada periode 2009-2014.