DEMOKRASI.CO.ID - Serapan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 695 triliun yang masih minim menjadi keluhan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas (Ratas) virtual di Istana Negara, Senin (3/8).
Jokowi mencatat capaian realisasi anggaran corona tersebut baru sebesar 20 persen dari total yang disediakan.
"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan covid, baru 20 persen yang terealisasi, Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen masih kecil sekali," tegas Jokowi.
Mantan walikota Solo itu menyebutkan, dari 20 persen penyerapan anggaran tersebut paling besar digunakan untuk perlindungan sosial, yakni 38 persen dan program pemulihan untuk stimulus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 25 persen.
Dari catatannya tersebut, Jokowi memperingatkan jajaran menterinya yang masih minim serapan anggarannya. Bahkan dia mengatakan, ada sejumlah kementerian yang belum isi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), padahal alokasinya cukup besar.
"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali 40 persen, DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada gimana mau realisasi? Artinya apa di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum? Ya belum. Masih, sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian," tuturnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memperbaiki persoalan penyerapan anggaran yang minim tersebut dengan cepat.
Saya minta Pak Ketua (Komite Kebijakan), urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif," perintahnya.
"Kita butuh kecepatan," demikian Joko Widodo menekankan. (Rmol)
