DEMOKRASI.CO.ID - Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal anggaran belanja pemerintah pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk aktivitas digital mencapai Rp 1,29 triliun. Sementara, khusus aktivitas yang melibatkan influencer pemerintah menggelontorkan duit Rp 90,45 miliar.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik jebolan Universitas Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, besarnya anggaran yang mencapai puluhan miliar untuk para influencer dinilai berbahaya.
Pasalnya, anggaran negara yang notabene uang dari rakyat digunakan untuk membayar influencer.
“Ini bahaya, jika anggaran negara digunakan untuk membayar influencer. Ini tandanya pemerintah tak percaya diri dengan kinerjanya,” kata Ujang Komarudin.
Apalagi, sambungnya, dengan anggaran puluhan miliar itu influencer hanya bertugas sosialisasi dan memoles kinerja pemerintah.
“Membayar influencer untuk mempublish dan memoles kinerja, sama saja dengan menutup-nutupi kinerja yang sesungguhnya, yang bisa saja kinerjanya buruk,” ucapnya.
“Kinerja tak bagus, jika membayar influencer jadinya akan terkesan bagus. Dan ini bahaya, karena rakyat akan termanipulasi,” demikian Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menambahkan.
Dari total Rp 1,29 triliun tersebut, ICW menemukan aktivitas digital berdasarkan kata kunci. Di antaranya media sosial dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 68 senilai Rp 1,16 triliun, influencer sebanyak 40 paket pengadaan dengan nilai Rp 90,45 miliar, konsultan komunikasi sebanyak 7 paket pengadaan dengan nilai Rp 2,55 miliar.
Selanjutnya, kampanye online sebanyak 5 paket pengadaan dengan nilai Rp 9,64 miliar, media sebanyak 5 paket pengadaan dengan nilai Rp 4,22 miliar, kampanye digital sebanyak 3 paket pengadaan dengan nilai Rp 19,21 miliar, media online sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp 4,18 miliar, Youtube sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp 344,3 juta dan branding sebanyak 1 paket pengadaan dengan nilai Rp 2,5 miliar.
