DEMOKRASI.CO.ID - Entah apa yang ada di benak Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini, dia belum memenuhi janji mengangkat kelompok relawan menjadi komisisaris BUMN.
Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu sebelumnya sudah menyerahkan nama-nama calon komisaris BUMN termasuk calon duta besar dari kelompok relawan hingga aktivis 1998.
Penyetoran nama-nama calon petinggi BUMN dan dubes dari kelompok relawan hingga aktivis 1998 itu diklaim atas permintaan Presiden Joko Widodo.
Adian, aktivis 98 yang kini menjadi anggota Komisi VII DPR itu sudah menyerahkan daftar calon komisaris BUMN dan dubes ke Istana pada 30 Oktober 2019.
Namun, hingga saat ini belum ada realisasi atas janji manis tersebut. Yang ada, posisi komisaris BUMN diisi birokrat di kementerian, para jenderal TNI-Polri, hingga kader partai yang tidak ikut berjuang memenangkan Jokowi-Maruf.
Mantan staf di Kantor Staf Presiden (KSP), Bambang "Beathor" Suryadi curiga, jangan-jangan sikap Menteri BUMN Erick Thohir yang belum juga mengangkat kelompok relawan menjadi komisioner BUMN adalah kemauan Presiden Jokowi.
"Kemampuan span of control Jokowi terhadap kerja menteri sangat lemah, atau justru Menteri BUMN Erick Thohir melaksanakan kebijakan Jokowi untuk melupakan relawannya," kata Beathor Suryadi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/8).
Mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP ini lalu mencoba membandingkan Erick Thohir dengan pendahulunya Rini Soemarno. Dia melihat ada kemiripan. Yaitu, sama-sama melupakan atau menolak relawan dan keder parpol pendukung jadi komisioner BUMN.
"Pada periode pertama kita menyaksikan bagaimana Rini Soemarno melawan PDI Perjuangan untuk juga menolak kader partai itu menjadi komisaris BUMN, ternyata itu adalah kebijakan Jokowi, bukan maunya Rini," demikian Beathor Suryadi. (Rmol)
