DEMOKRASI.CO.ID - Dalam RAPBN 2021, Pemerintah berencana mengucurkan anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp 356,5 triliun.
Salah satunya diperuntukkan untuk skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp 110, 2 triliun.
Selain itu juga, untuk UMKM sebesar RP 48,8 triliun, pembiayan koperasi Rp 14, 9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp 20,4 triliun.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar kepada wartawan, Jakarta, Rabu (19/8/2020).
Dengan anggaran yang sangat fantastis itu, kata pria akrab dipanggil Cak Imin ini, masyarakat ekonomi menengah ke bawah harus menjadi pihak utama yang menerima manfaat.
“Hal ini penting agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan,” ungkapnya.
Dalam situasi pendemi yang belum sepenuhnya berakhir, kata Cak Imin, negara memang harus hadir untuk menyantuni kelas-kelas sosial rakyat yang diasuhnya.
“Sebagai salah satu instrumen kehadiran negara terhadap rakyatnya, RAPBN 2021 ini baru akan bermakna ketika ia berdampak terhadap kesejahetraan masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan harus mampu menjunjung tinggi dimensi-dimensi keadilan, pemerataan, kemanusiaan, kemandirian, harkat, martabat dan kesejahteraan secara menyeluruh.
“Pembangunan harus betul-betul menjadi sarana untuk melakukan transformasi struktural dan memajukan kualitas kehidupan masyarakat,” tuturnya.
Ketua Umum Partai PKB ini juga mengingatkan pemerintah terkait sektor pembangun manusia yang harus menjadi perhatian khusus, terutama bidang pendidikan.
Seperti diketahui, tambahnya, dalam RAPBN 2021 anggaran sektor pendidikan sebesar Rp 549, 5 triliun.
Ia pun meminta kepeada Pemerintah dengan Anggran sebesar itu, harus difokuskan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas.
“Bidang pendidikan ini harus betul-betul kita benahi dalam rangka menyiapkan bangkitanya generasi emas tahun 2045. Ini bukan waktu lama. Semua kekuatan harus kita sinergikan, termasuk anggaran,” pungkasnya.
