DEMOKRASI.CO.ID - Dana Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk para pekerja seni yang direalokasikan ke pelaku pendidikan untuk pembelajaran jarak jauh mencerminkan ada kesalahan dalam program yang dikeluarkan Mendikbud, Nadiem Makarim.
“Secara halus (Menteri Nadiem) mengakui kesalahan,” kata Anggota Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya dilansir Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (28/8).
Namun pada dasarnya, ia mengapresiasi keputusan Mendikbud yang merealokasikan dana POP sudah dalam koridor yang benar. Walaupun di awal kemunculan program tersebut sangat kontroversial.
"Memang lebih baik anggaran POP yang besar itu bisa dimanfaatkan ke pendidikan. Karena saat ini dunia pendidikan menemui banyak kendala dalam pelaksanaanya,” jelas Abdul Hadi.
Abdul Hadi menerima informasi bila saat ini sudah ada edaran bagi semua kepala sekolah untuk mendata nomor peserta didik dan pendidik untuk diserahkan ke Kemendikbud. Ia menilai langkah itu sudah benar tapi terlalu fokus pada bantuan untuk pulsa internet saja.
“Harusnya melihat juga dari sisi gawai dan jaringan sinyal,” imbuhnya.
Gus Ahad, sapaan Abdul Hadi, mengingatkan, kebijakan Menteri Pendidikan itu baru menyentuh sebagian kecil masalah pendidikan di masa pandemik. Ia berharap Kemendikbud bersinergi dengan kementrian lain agar lebih banyak permasalahan bisa diselesaikan.
