DEMOKRASI.CO.ID - Dalam beberapa hari ke depan, para pemimpin Serbia dan Kosovo akan melakukan pertemuan di Gedung Putih seperti yang telah disepakati. Namun, semakin dekat hari menuju pertemuan itu, beredar informasi yang simpang siur dan kontradiktif di mana dikatakan bahwa pertemuan itu akan membahas soal ekonomi dan infrastruktur.
Presiden Serbia Aleksandar Vucic juga mendapat informasi bahwa akan ada kejutan dengan rencana kemunculan Presiden AS Donald Trump, yang secara tidak resmi dilaporkan akan bertemu dengan Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Avdulah Hoti dalam pertemuan tersebut.
Analis dan diplomat mencermati bisa saja Trump ikut serta dalam pertemuan itu (suatu hal yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya), jika Beograd dan Pristina menyepakati sesuatu yang sangat penting dalam pertemuan itu. Seperti dikutip dari N1, Minggu (30/8), Trump ingin bertemu dengan kedua pemimpin itu sebagai tanda keberhasilan kebijakan luar negerinya di tengah kampanye yang memanas menjelang pemilihan presiden November di AS.
Uni Eropa, yang memfasilitasi dialog Serbia-Kosovo tentang normalisasi hubungan sejak 2013, menyambut baik upaya AS untuk membantu mencari solusi melalui pembicaraan tentang ekonomi.'
Beberapa sumber mengatakan Washington saat ini tengah mengambil alih masalah politik dari Brussel, membuat para pejabat di Uni Eropa 'mengangkat alisnya'.
Menurut Hoti, keberhasilan dialog hanya bisa terjadi karena saling pengakuan antara Kosovo dan Serbia, yang menurut Serbia itu tidak akan pernah terjadi.
Vucic telah menolak untuk mengungkapkan apa rencananya untuk penyeleaian perselisihan tersebut. Vucic hanya mengatakan dia akan melakukan segalanya untuk melindungi kepentingan negara.
Di sisi lain, rencana Kosovo jelas dan lugas dengan Hoti mengklaim pengakuan timbal balik telah menjadi satu-satunya topik dalam semua pertemuan yang dia lakukan dengan perwakilan Serbia.
"Selama semua pertemuan yang telah saya ikuti dan yang akan kami lakukan dengan perwakilan Serbia, satu-satunya masalah adalah adanya saling pengakuan," kata Hoti merujuk pada kejahatan kemanusiaan dalam perang kemerdekaan Servia-Kosovo.
"Segala sesuatu yang telah dibicarakan bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang saling pengakuan, tanpa menjatuhkan Kosovo," kata Hoti, pada Sabtu (29/8) malam.
Menanggapi Hoti, kepala Kantor Pemerintah Serbia untuk Kosovo, Marko Djuric, menuduh Hoti telah berusaha 'menipu publik'.
Djuric mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan orang-orang Gedung Putih yang mengonfirmasi bahwa rencana tersebut sebenarnya akan fokus pada topik ekonomi saja.
Namun begitu, dia juga tidak bisa memungkiri bahwa bisa saja ada 'beberapa kejutan' seperti yang dikatakan Vucic. Sejauh ini Serbia akan melakukan segalanya untuk menjaga kepentingan nasional berdasarkan Konstitusi dan akan bekerja untuk memperluas kerjasama ekonomi.[rmol]