DEMOKRASI.CO.ID - Kisruh partai Berkarya menambah daftar konflik dualisme parpol di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Partai yang baru seumur jagung itu tengah mengalami dualisme. Antara Tommy Soeharto dengan Muchdi Purwopranjono.
Belakangan, kubu Muchdi mendapatkan Surat Keputusan Kemenkum HAM terkait perubahan AD/ART dan pengurus periode 2020-2025.
Perbedaan politik di dua kubu menjadi pemicu. Berkarya mendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. Berbeda, Muchdi PR dan Badaruddin mendukung Jokowi-Ma’ruf.
Badaruddin menyalahkan Priyo sebagai Sekjen akibat gagalnya Berkarya ke Senayan. Pada akhirnya, dimotori Badaruddin, mereka menggelar Munaslub dan mengkudeta Tommy di kursi ketua umum.
Selain Berkarya, tercatat ada tiga partai lain yang mengalami dualisme kepengurusan di era Presiden Joko Widodo.
Golkar menjadi pembuka dualisme parpol di era pemerintahan Jokowi. Partai berlambang beringin itu terbelah menjadi dua kubu.
Munas Bali dengan ketua umum Aburizal Bakrie (Ical) dan Munas Jakarta dengan ketua umum Agung Laksono.
Kisruh dualisme itu terjadi belum lama usai Jokowi menjabat sebagai presiden pada periode pertamanya. Penyebabnya beda sikap politik keduanya.
Ical ngotot Golkar berada di oposisi dan tetap di Koalisi Merah Putih. Sementara, Agung mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Proses hukum berkepanjangan menambah kisruh kedua belah pihak.
Kemenkum HAM memberikan Surat Keputusan kepada Golkar kubu Agung pada tahun 2015. Namun digugat oleh kubu Ical di PTUN. Akhirnya, kubu Ical yang menang di pengadilan.
Konflik berakhir dengan digelar Munaslub 2016. Setya Novanto terpilih sebagai ketua umum. Pada akhirnya, Golkar bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK pada 2016.
Dualisme di internal PPP diawali dukungan politik pada 2014. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Suryadharma memecat orang-orang yang dianggap bakal mengkudetanya karena tak sepakat dengan sikap politik tersebut.
Kasus korupsi Suryadharma memanaskan konflik internal. Dia ditetapkan KPK tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Sekjen PPP Romahurmuziy memecat Suryadharma dengan alasan kasus tersebut. Tak terima, Suryadharma balik memecat kader-kader yang dianggap membelot. Sebagian besar merupakan orang yang kini menjadi kubu Rommy.
Kemudian, Kubu Rommy menggelar Muktamar di Surabaya. Rommy terpilih sebagai ketua umum. Mereka menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Kubu Suryadharma juga menggelar Muktamar di Jakarta. Tongkat komandonya dipegang Djan Faridz. Kubu Muktamar Jakarta memilih sebagai oposisi.
Konflik internal PPP semakin panjang. Keduanya berhadapan dengan proses hukum yang panjang.
Namun, pemerintah menganggap kubu Rommy sebagai PPP yang sah. Dengan memberikan SK Kemenkum HAM.
Belakangan, konflik kedua kubu memudar. Sejak Suharso Monoarfa menjadi pemimpin sementara PPP menggantikan Rommy yang tersandung kasus korupsi.
Dualisme pengurus Hanura dimulai ketika Sekjen Sarifudin Sudding melengserkan Osman Sapta Oedang sebagai ketua umum. Sudding memecat OSO atas mosi tidak percaya dari 27 DPD dan 400 DPC.
Kubu Sudding menggelar Munaslub. Marsekal Madya (purn) Daryatmo ditetapkan sebagai ketua umum. Kubu Sudding mengklaim mendapatkan restu dari Wiranto menggelar Munaslub.
Penyebab kisruh ini diduga akibat mahar politik Pilkada 2018. Dua belah pihak saling tuduh terkait mahar tersebut.
Namun, secara resmi kepengurusan OSO diakui pemerintah melalui SK Kemenkum HAM. Kubu OSO mengikuti Pemilu 2019.
Beberapa orang-orang bekas kubu Sudding, termasuk Sudding sendiri mulai berpindah partai. Sudding menjadi caleg dari PAN dan kini duduk di Komisi III DPR.
Pemerintah berkali-kali menegaskan tak pernah terlibat atau ikut campur dalam dualisme partai politik. Bahkan Presiden Jokowi pernah meminta agar parpol menjaga stabilitas politik.
Jokowi sempat mengomentari kisruh dualisme yang terjadi di Golkar dan PPP. Dia menegaskan, pemerintah netral.
“Terutama pertentangan parpol. Pemerintah bersikap netral,” ujar Jokowi, kala itu.
