DEMOKRASI.CO.ID - Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto kaget mengetahui temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), terkait biaya yang dikeluarkan rezim Presiden Jokowi untuk membayar influencer.
ICW baru-baru ini merilis bahwa pemerintah menggelontorkan dana hampir Rp 90,45 miliar untuk keperluan sosialisasi kebijakan, melalui jasa influencer atau tokoh berpengaruh.
“Cukup mengejutkan apabila benar sebegitu besar uang rakyat dipergunakan oleh pemerintah untuk membayar influencer,” ucap Didik kepada jpnn.com, Jumat (21/8).
Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat ini lantas menyentil peran kehumasan, yang ada di berbagai instansi pemerintah.
Sejatinya, kata Didik, mereka secara institusional baik perangkat dan sumber daya manusianya, punya tugas dan kapasitas yang lebih dari cukup untuk menyosialisasikan setiap kebijakan pemerintah.
“Lantas apa peran kehumasan yang ada di setiap kementerian dan lembaga, yang dimiliki pemerintah?” Kata Didik mempertanyakan.
Dia menyebutkan, dengan sarana dan sumber daya yang sangat besar tersebut logikanya pemerintah mampu, dan tidak bisa dikalahkan oleh siapa pun.
Apalagi kalau kebijakan dan program pemerintah tersebut orientasinya untuk kepentingan rakyat, dan bukan sebaliknya tanpa influencer rakyat akan mengakses dengan sendirinya.
“Mestinya ukuran kebijakan dan program yang baik bukan seberapa capaian endorsemen influencer setiap produk pemerintah, tetapi seberapa banyak rakyat mengafirmasi dan merasakan manfaat atas kebijakan dan program tersebut,” tambahnya.
