DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta berpendapat, terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung akhir pekan lalu bisa jadi merupakan aksi sabotase. Pasalnya, banyak indikasi mengarah ke sana.
“Kalau saya melihat seperti ini, agak janggal kalau ini tampak seperti kecelakaan biasa,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/8).
Dirinya menyatakan demikian karena si jago merah begitu cepat melahap nyaris seluruh bagian gedung utama. Lalu, perangkat mitigasi, seperti pendeteksi api (fire detector) dan pendeteksi asap (smoke detector) kebakaran tidak bekerja.
“Kemungkinan sabotase itu bisa saja. Apalagi, ada indikasi terbakar dengan cepat, sangat besar, (perangkat) aspek-aspek pencegahan tidak berjalan,” sambungnya.
Asumsi berikutnya, gedung Korps Adhyaksa telah beberapa kali terbakar, seperti pada 1979 dan 2003. Yang terparah tahun 2000, saat memeriksa putra sulung Presiden kedua RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
“Satu jam setelah Tommy Soeharto meninggalkan gedung, di situ ada bom. (Adanya) bom itu jelas disengaja,” jelas Stanislaus.
Pertimbangan lainnya, banyak kasus-kasus besar dan disorot publik yang tengah diusut Kejagung. Perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta dugaan suap terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dan melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari, misalnya.
Meski demikian, dirinya menyerahkan seutuhnya kepada Polri untuk menginvestigasi penyebab kebakaran tersebut. “Apakah ini disengaja atau tidak, menunggu (hasil pengusutan) polisi,” tutupnya.
Gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terbakar pada Sabtu (22/8) malam. Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra
Stanislaus pun meminta Kejagung meningkatkan ritme pengusutan kasus megakorupsi. “Kalau perlu dipercepat supaya negara tidak kalah dengan orang-orang bermasalah,” lanjut dia.
Kantor utama Kejagung terbakar, Sabtu (22/8), sekitar pukul 19.10 WIB. Api baru bisa diatasi setelah nyaris seharian penanganan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mencurigai musibah terjadi karena sabotase. Motifnya, menghilangkan jejak perkara yang tengah diusut Kejagung.
