DEMOKRASI.CO.ID - Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyebut pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan kondisi ekonomi yang tidak dapat diakselerasi secara maksimal serta banyak proyek mangkrak. Waketum Partai Demokrat (PD) Marwan Cik Hasan menilai pernyataan Hendrawan berlebihan.
Menurut Marwan, ekonomi RI saat SBY menjadi presiden memang tumbuh. Dia mengatakan masyarakat juga merasakan dampak kebijakan-kebijakan SBY.
“Saya pikir pernyataan Profesor Hendrawan ini berlebihan. Faktanya memang ekonomi di era Pak SBY tumbuh terus mendekati rata-rata 6% per tahun. Dalam 10 tahun pemerintahan SBY dengan SBY-nomic-nya pendapatan per kapita rakyat naik hampir 4 kali lipat,” kata Marwan kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).
“Kemiskinan dan pengangguran turun signifikan, rakyat merasakan berbagai program pro-rakyat, seperti BOS, BPJS, KUR, dan lain-lain. Bahkan, saat krisis keuangan global 2008 pun kita dengan mantap bisa kembali reborn,” imbuhnya.
Marwan kemudian memamerkan infrastruktur yang dibangun saat pemerintahan SBY, seperti Jalan Kelok 9 dan Jembatan Suramadu. Sekretaris Fraksi PD DPR RI itu menegaskan pembangunan infrastruktur pemerintahan SBY dilakukan dengan mengedepankan skala prioritas.
“Dan kalau bicara infrastruktur, sangat banyak pembangunannya. Mulai dari Jalan Kelok 9 di Sumatera, Tol Bali Mandara di Bali, bandara di Mataram, dan lain-lain, termasuk juga menyelesaikan Jembatan Suramadu,” terang Marwan.
“Terlalu banyak untuk saya uraikan, dan itu semua dikelola dengan penuh keseimbangan, sehingga APBN kita tidak terbebani oleh infrastruktur, disesuaikan dengan skala prioritas,” sambung dia.
Salah satu proyek mangkrak era pemerintahan SBY adalah pembangunan wisma atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Marwan menuturkan proyek di Hambalang itu tidak diteruskan karena bersinggungan dengan kasus hukum.
“(Proyek Hambalang) ini kan konteks terkait penegakan hukum dan bukti Demokrat patuh dan taat pada hukum,” tutur Marwan.
