DEMOKRASI.CO.ID - Pandemi Corona yang terjadi sejak Maret mengganggu produktivitas perekonomian nasional dari yang biasanya tumbuh rata-rata 5%. Di kuartal I-2020 perekonomian Indonesia tumbuh 2,94%, kemudian pada kuartal II-2020 minus 5,32%.
Pada kuartal III, perekonomian Indonesia diprediksi kembali minus. Jika terjadi, maka Indonesia masuk jurang resesi.
Ancaman itu tidak boleh disepelekan, karena dampaknya akan sangat nyata menimpa masyarakat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan saat resesi akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemungkinan bagi pekerja yang memiliki kontrak jangka pendek, tidak akan diperpanjang.
“Tentu saja perusahaan-perusahaan yang punya kontrak jangka pendek atau kontraknya terbatas misalnya, dia tidak akan dilanjutkan untuk perpanjangan kontrak. Kemungkinan itu terutama bagi industri-industri yang terpengaruh sampai akhir tahun bahkan sampai tahun depan seperti industri penerbangan dan sebagainya itu yang saya kira masih relatif terkendala,” kata Tauhid kepada detikcom, Selasa (18/8/2020).
Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan PHK banyak terjadi saat resesi karena permintaan atau konsumsi dari masyarakat akan menurun. Para pengusaha pun terpaksa harus melakukan efisiensi terhadap karyawannya.
“Masyarakat bawah daya belinya turun, masyarakat atas punya uang tapi dia berhati-hati dalam spending sehingga pelaku usaha itu kan bergantung kepada pembelian konsumen. Kalau yang beli sepi maka pelaku usaha, produsen-produsen, pabrik-pabrik yang jualan pasti akan turun dari sisi penjualan, kalau turun terpaksa dia melakukan efisiensi salah satunya PHK karyawan,” jelasnya.
Dampak dari itu tentu akan berkesinambungan. Saat banyak PHK terjadi, otomatis pengangguran di Indonesia akan semakin meningkat dan begitu juga dengan jumlah masyarakat miskin akan semakin bertambah.
“Kalau banyak karyawan di PHK berarti pengangguran meningkat, kalau meningkat daya beli masyarakat turun dan kemiskinan bisa meningkat dan itu yang dirasakan,” terangnya.
Meskipun tanpa disadari dampak itu sudah mulai dirasakan saat ini. Pemerintah diharapkan dapat cepat menangani pandemi agar dampak krisis yang dirasakan tidak terlalu lama. Sebab jika itu berlangsung lama, dampaknya akan lebih panjang seperti muncul masalah sosial dan masalah kriminalitas yang meningkat.
“Kalau tidak ditangani cepat oleh pemerintah berarti akan bertambah orang yang di-PHK, akan bertambah perusahaan yang merugi, kemudian akan lebih banyak masyarakat yang menganggur, akan meningkat kemiskinan. Kalau makin panjang krisisnya, itu makin banyak dan bisa menambah ke masalah sosial, meningkatkan kriminalitas bahkan bisa sampai ke instabilitas politik,” tandasnya.
