DEMOKRASI.CO.ID - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang juga akan berlangsung di beberapa wilayah Papua menjadi sorotan aktivis hak asasi manusia (HAM), Natalius Pigai.
Salah satu yang menjadi sorotan Pigai adalah mengenai manuver Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai pemenang pemilu di Provinsi Papua untuk jangan sampai bermain api dengan kehendak warga.
"Berkembang di kalangan masyarakat Papua saat ini bahwa beberapa calon yang diusung Partai Nasdem justru tidak dikehendaki masyarakat, tetapi seolah dipaksakan hanya karena memiliki kekuatan finansial semata untuk bisa membeli tiket partai," kata Pigai dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/7).
Kabar itu, lanjut mantan Komisioner Komnas HAM tersebut, didapat dari banyak laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa tokoh-tokoh partai Nasdem di daerah tidak melakukan rekrutmen calon dengan baik.
Dari situ, Pigai berpandangan calon-calon yang diajukan ke DPP Nasdem adalah orang-orang yang sudah dikendalikan oleh segelintir oknum politisi di daerah.
"Saya 100 persen percaya bahwa di tingkat nasional, Nasdem memiliki cara kerja yang bagus dalam menentukan calon tetapi tidak di Papua. Banyak calon yang bagus mendaftar tetapi tidak diakomodir hanya karena faktor uang," ungkapnya.
Tokoh Papua ini kemudian meminta DPP Nasdem untuk memonitor betul kerja tim rekruitmen kader untuk calon-calon pilkada di Papua agar politik tanpa mahar yang dijanjikan benar-benar dijalankan. Dia mengambil contoh salah satu wilayah disana yang aspirasi mayoritas warganya tidak didengar.
Misalnya di Kabupaten Pegunungan Bintang, yang mana aspirasi mayoritas masyarakat tidak lagi mendukung calon petahana. Alasannya, warga menilai calon tersebut sering meninggalkan daerah dan selama memimpin tidak memberi perubahan apapun.
Suara-suara penolakan, kata Pigai, akan keras menolak. Namun jika partai Nasdem tetap memaksakan petahana dimajukan, maka masyarakat mengancam akan memboikot pilkada di Pegunungan Bintang.
"Artinya partai harus peka dengan aspirasi masyarakat yang memiliki kedaulatan. Masyarakat Pegunungan Bintang sudah frustrasi dan jika petahana maju kembali maka mereka akan terus menderita sehingga jika tetap dipaksakan maka langkah yang diambil adalah boikot. Ini ekspresi kekecewaan yang sangat tinggi dan berharap Nasdem peka," tuturnya.
Kondisi kekinian di Kabupaten Pegunungan Bintang, Bupati Costan Oktemka nampak jelas tengah berupaya mencari cara apapun untuk memborong semua partai politik, sehingga bisa maju menjadi calon tunggal.
"Memborong semua partai adalah tindakan pengecut. Tentu karena petahana sudah tau bahwa dia tidak didukung maka satu-satunya cara adalah lawan kotak kosong. Ini merusak demokrasi," tukas Pigai.
Lebih lanjut, Pigai berharap kepada Partai Nasdem yang memiliki enam kursi di DPRD Pegunungan Bintang untuk memilih figur yang pantas dan cocok serta dikehendaki masyarakat. Permohonan itu ia sampaikan langsung kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Pak Surya Paloh kan katanya punya hati untuk orang Papua. Makanya beliau harus tunjukkan dengan menentukan calon-calon yang juga berkualitas untuk memajukan Papua, bukan orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri," pintanya.
"Dan yang penting Pak Surya dan DPP Nasdem jangan mau dikendalikan begitu saja oleh oknum-oknum politisi Nasdem di Papua. Jangan hanya karena ulah mereka maka Nasdem di Papua akan hancur dan citra Pak Surya sendiri jadi buruk di mata orang Papua," demikian Natalius Pigai menutup. (Rmol)
