DEMOKRASI.CO.ID - Ketua KPU RI Arief Budiman mengaku telah menerima masukan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) soal pemeriksaan kesehatan bagi para peserta Pilkada 2020.
IDI kata Arief, menilai pemeriksaan kesehatan berupa swab test kepada para pasangan calon peserta Pilkada jadi penting, mengingat pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19.
“Dalam perjalanannya KPU melakukan pembahasan dengan stakeholder termasuk IDI, kemudian dapat masukan perlunya dan pentingnya melakukan swab test kepada bakal pasangan calon,” kata Arief dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Senin (24/8/2020).
Atas masukan IDI itu, KPU RI berharap pemerintah dan DPR memberikan mereka kesempatan untuk membahas revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.
“Maka hari ini kita minta izin ke pemerintah dan DPR agar bisa juga diberi kesempatan melakukan pembahasan rapat konsultasi revisi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan,” kata Arief.
Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengatakan jumlah tes Covid-19 di Indonesia masih sangat sedikit.
Menurut Zubairi, jumlah tes yang dilakukan masih kecil dibanding angka penularan Covid-19 yang kemungkinan terjadi di masyarakat.
“Kita tesnya masih terlalu sedikit. Jadi bisa dikatakan dari sekarang ini yang terdeteksi hanya sedikit dari banyak sekali yang ada di bawah permukaan. Jadi Artinya kita akan berhadapan
dengan fenomena gunung es,” ujar Zubairi, Jumat (21/8/2020) lalu .
Anggota MPR RI Mardani Ali Sera menyebut Pilkada Serentak 2020 merupakan Pilkada yang sangat berisiko, karena digelar di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Mardani, butuh kerja bersama dari semua stakeholder dan masyarakat untuk membuat pilkada berkualitas meski di tengah pandemi.
“Berusaha membuat pilkada berkualitas sekarang ini menjadi momentum kebangsaan menurut saya adalah kerjaan bersama,” kata Mardani saat diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk ‘Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Tengah Pandemi, kemarin.
Menurut Mardani, ada tiga syarat yang harus dilakukan untuk mewujudkan pilkada berkualitas.
Pertama, diperlukan komitmen semua pihak, masyarakat, partai politik hingga media untuk menghadirkan pertarungan dalam pilkada, tidak menghadirkan kompetisi orang dengan kotak kosong.
“Sedih sekali kalau pilkada ada cuma calon tunggal, karena ini bencana dan musibah bagi demokrasi.
Karena itu semua partai harusnya diawasi, mana-mana partai yang termasuk PKS, kalau PKS di salah satu daerah ada kotak kosong monggo dikritisi,” ucapnya.
Selanjutnya, penyelenggara harus bekerja proaktif, bagaimana penyelenggara bukan cuma menjaga integritas tapi meningkatkan profesionalitas.
Selain itu, iperlukan kedewasaan dari kepala daerah dan Mendagri untuk betul-betul mengorkestrasi seluruh elemen aparat.
“Bagaimanapun Mendagri adalah pembina dari para kepala daerah, peran kepala daerah sangat penting dalam pilkada yang akan datang,” kata Anggota Komisi II DPR RI itu.
“Siapapun baik atau yang tidak, betul-betul menjaga agar pilkada besok ini jadi orkestrasi indah bangsa
Indonesia bisa menyelenggarakan pilkada tidak jadi klaster baru, hasilnya adalah pemimpin yang berkualitas.
