DEMOKRASI.CO.ID - Publik tidak butuh pernyataan pemerintah tentang resesi ekonomi karena publik sudah lama merasakan hal itu.
Demikian yang disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (30/7).
Menurutnya, kalaupun tidak terjadi resesi, sebagian masyarakat berada dalam spektrum ‘resesi’ karena pertumbuhan ekonomi tidak berimbas secara signifikan kepada masyarakat menengah ke bawah.
"Pertumbuhan ekonomi itu kan yang menikmati para pemilik modal yang telah menguasai sumber-sumber daya alam, sementara sebagian masyarakat masih berkutat dan menggantungkan hidup pada ekonomi informal," ujarnya.
Andi menegaskan, yang dibutuhkan oleh masyarakat kekinian adalah kebijakan pemerintah yang pro terhadap masyarakat miskin dan pro pemerataan.
"Jadi sebaiknya elit berhenti berwacana, segeralah lakukan tindakan nyata dalam ‘merestorasi’ pendekatan dan kebijakan ekonomi kearah yang lebih produktif, manusiawi dan berkesetaraan," pungkasnya.
Resesi ekonomi di kuartal III 2020 bukan sebatas isapan jempol semata. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan hampir 100 persen yakin Indonesia akan dilanda resesi ekonomi.
Bulan depan hampir dapat dipastikan 99,9 persen akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia," ujarnya saat acara temu seniman di Warung Bu Ageng, Jalan Tirtodipuran, Mantrijeron, Yogyakarta, Sabtu (29/8).
Hanya saja, dia memastikan bahwa resesi ini bukan berarti Indonesia langsung mengalami krisis ekonomi. Bahkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini memastikan resesi tidak berbahaya alias aman. (Rmol)
