DEMOKRASI.CO.ID - Sekjend Perhimpunan Nasional Aktivis 98 Adian Napitupulu mengklarifikasi opini yang menyebutkan dia menitipkan nama-nama calon komisaris di BUMN.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dia tidak pernah menyodorkan nama-nama calon komisaris kepada Menteri BUMN, Erick Thohir. Nama-nama itu diserahkan kepada Presiden Jokowi karena diminta.
“Saya tidak pernah bertemu Erick Thohir sejak Pilpres selesai, tidak pernah WhatsApp dan SMS-an. Nama-nama itu saya berikan pada presiden karena presiden yang minta,” ujar Adian dalam acara Ngopi Kritis bersama jurnalis di Warung Bencingah, Denpasar, Bali, Minggu (02/08).
Selanjutnya Adian mengutip pernyataan salah satu pembicara di acara Ngopi Kritis yang mengatakan bahwa berdasarkan Perpres Nomo 177 tahun 2014, semua nama-nama direksi dan komisaris harus melalui tim penilai ahkri (TPA).
“Jika memang menurut Perpres-nya demikian maka sebenarnya nama-nama yang diminta oleh Presiden Joko Widodo dari kalangan aktivis 98 dan relawan sudah melalui prosedur seperti yang diamanahkan oleh Perpres 177/2014,” kata Adian.
“Presiden itu Ketua TPA, Mensesneg anggota TPA. Jadi ya sudah benar sesuai jalurnya seperti di Perpres 177/2014. Jadi salahnya di mana secara hukum?,” ucap Adian.
Ia juga menyayangkan opini yang terlanjur dibentuk di luar yang mempertanyakan terkait langkah yang ditempuhnya.
“Kenapa yang salah jadi benar dan yang benar justru dibilang salah?,” tegas Adian.
Adian mengaku mengkritik BUMN tidak terkait dengan nama-nama yang diminta Presiden, tetapi karena ia melihat bahwa salah satu kementrian yang bisa menjadi lokomotif untuk menarik bangsa ini keluar dari Krisis adalah kementrian BUMN.
“BUMN masuk ke semua sektor kehidupan rakyat, dari pertanian, pangan, kesehatan, infrastruktur, kesehatan, persenjataan dan sebagainya. Dengan demikian jika BUMN bisa dimaksimalkan maka BUMN bisa menjadi lokomotif yang menarik bangsa ini keluar dari Krisis,” pungkas Adian.[psid]
