DEMOKRASI.CO.ID - Munculnya gerakan Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) yang dideklarasikan oleh sejumlah tokoh, budayawan, pesantren, habaib, hingga gabungan relawan Jokowi-Amin dinilai bagian dari dinamika politik untuk mengamankan kekuasaan Presiden Jokowi.
Ini lantaran terkait jeda waktu deklarasi KITA yang tidak terlalu lama dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tempo hari yang juga deklarasi dan mengeluarkan delapa maklumat ke pemerintah erat kaitannya.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/8).
“Itu dinamika demokrasi. Jika KITA juga muncul, itu bagian dari dinamika politik, mungkin saja ingin mengamankan kekuasaan Jokowi,” kata Ujang Komarudin.
Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, kehadiran gerakan sipil seperti KAMI maupun KITA keduanya memang diperlukan untuk demokrasi.
“Namun yang paling penting, jangan benturkan KAMI dengan KITA,” kata Ujang Komarudin.
Sebab, lanjut dia, gerakan moral seperti KAMI itu diperlukan untuk perbaikan bangsa Indonesia. Sekaligus mengoreksi jalannya pemerintahan.
“KAMI hadir juga untuk mewakili kegelisahan rakyat atas banyaknya persoalan-persoalan yang makin hari makin tak selesaikan. Dan jika KITA juga muncul, itu bagian dari dinamika politik, mungkin saja ingin mengamankan kekuasaan Jokowi. Namun yang paling penting, jangan benturkan KAMI dengan KITA,” demikian Ujang Komarudin.
