DEMOKRASI.CO.ID - PT Pertamina menunjukkan hasil negatif di semester pertama tahun 2020 dengan menderita kerugian mencapai USD767,92 juta atau setara Rp11,28 triliun.
Kerugian itu, selain disebabkan faktor fundamental, kerugian Pertamina disebabkan oleh beban sosial yang terlalu tinggi.
Demikian diulas Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, M. Kholid Syeirazi kepada RMOL, Jumat (28/8/2020).
“Beban sosial itu adalah pelaksanaan fungsi PSO (Public Service Obligation) berupa penyaluran harga BBM/BBG di bawah harga keekonomian, termasuk program BBM satu harga,” terangnya.
Pertamina, menurut Kholid, terus mengalami anomali karena pendapatannya yang terbesar dari bisnis hilir dengan margin yang kecil.
Bisnis hilir itu, kata Kholid sebagian bercampur dengan penugasan Pemerintah untuk mendistribusikan BBM dengan selisih harga yang ditetapkan Pemerintah.
Sebagai pelaksana PSO, Pertamina berhak mendapat kompensasi yang ditunggak dan dicatat sebagai piutang perusahaan ke Pemerintah.
Data yang dimiliki Kholid, nilainya secara kumulatif sejak 2017 mencapai Rp96,5 triliun.
Ini membuat arus kas Pertamina berdarah-darah dan menimbulkan kontraksi terhadap belanja modal sektor hulu.
Padahal, mengacu pada data kinerja perusahaan minyak pelat merah itu, sektor hulu adalah penyumbang laba terbesar perusahaan.
Tetapi, karena terus digerogoti oleh rugi bisnis hilir, imbasnya, Pertamina sulit beranjak menjadi World Oil Class Company.
Gejala ini, dalam pandangan Kholid, akan terus terjadi selama konstruksi undang-undangnya ambivalen.
Ia kemudian menjelaskan Pasal 62 UU Migas yang menyebutkan bahwa Pertamina tidak lagi bertanggung jawab memasok kebutuhan BBM masyarakat setelah 2005.
Tetapi di sisi yang lain, Pasal 66 UU BUMN menyebutkan dengan jelas kalau BUMN menanggung fungsi PSO.
“Kalau tidak boleh rugi, Pertamina jangan disuruh melaksanakan PSO,” katanya.
“Selama masih menanggung PSO, Pertamina tidak selalu untung. Kalau harus untung tetapi disuruh PSO, yang salah undang-undangnya,” pungkas Kholid.
