DEMOKRASI.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) tak mempermasalahkan jika terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra kembali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).
Sebab, upaya hukum PK yang sempat dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kandas lantaran tidak dihadiri langsung oleh Djoko Tjandra.
“Yang bersangkutan mengajukan PK lagi atau tidak, itu haknya mereka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono di kantornya, Selasa (4/8).
Hari menegaskan, Kejagung siap menghadapi jika terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu kembali melayangkan upaya hukum PK.
Kini, Djoko Tjandra pun telah mendekam di rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Bareskrim Mabes Polri.
“Tentu kami akan sikapi itu apabila memang nantinya yang bersangkutan akan mengajukan PK, kami siap,” tegas Hari.
Pada Juni 2020 lalu, Djoko Tjandra telah mengajukan permohonan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan didampingi kuasa hukum Anita Kolopaking.
Namun, karena ketidak hadirannya, PN Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima permohonan PK dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke MA.
Otto Hasibuan pun ditunjuk menjadi pengacara Djoko Tjandra menggantikan Anita Kolopaking yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri.
Otto mengaku, akan kembali mengajukan PK untuk memperjelas kasus yang menjerat kliennya.
“Sudah (berencana mengajukan permohonan PK), sudah pasti, pasti,” ucap Otto, Minggu (2/8).
Otto diminta oleh pihak keluarga Djoko Tjandra untuk menjadi kuasa hukum dalam mengajukan permohonan PK tersebut.
Namun, Otto meminta Djoko menyelesaikan urusannya dengan pengacara terdahulu, Anita Kolopaking.
“Kalau informasi ke saya dibilang dia sudah meminta saya untuk juga mengajukan PK,”
“Tapi, saya bilang, Pak Djoko kalau memang minta ada PK, tolong selesaikan dulu hubungannya dengan pengacara yang lama,” tutupnya.
