DEMOKRASI.CO.ID - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi Jakarta hari ini, Selasa (18/8) merupakan tempat berkumpulnya para tokoh dari berbagai elemen.
Karena itu, Din Syamduddin sebagai salah satu deklarator menyebut KAMI merupakan koalisi pelangi, warna-warni.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu tak menjamin ke depan akan muncul penumpang gelap di tubuh KAMI.
“Boleh jadi di tengah jalan, yang namanya gerakan, biasa itu namanya free riders (penumpang gelap), ada yang namanya menggunting dalam lipatan, ada yang musuh dalam selimut,” kata Din Syamsuddin saat berbincang dengan Refly Harun, Selasa (18/8).
Menurut Din, anggota yang menyimpang dari gerakan moral akan ditegur dan dihapus keanggotannya dari KAMI.
Din menyatakan banyak tokoh yang mau bergabung dengan KAMI, tetapi dibatasi agar tetap bisa terkontrol.
Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu mengajak para anggota KAMI untuk menjaga moral dan tidak melakukan perbuatan yang melenceng dari visi dan misi KAMI.
“Banyak yang ingin bergabung tapi dibatasi. Ini sekaligus edukasi ke dalam, mari kita bergerak secara moral, maka mari kita tunjukkan moralitas itu sendiri, dari diri sendiri,” kata Din.
“Ini sebuah komitmen moral, ya saya gak mau mengatakan ingin konsisten, tapi dengan jati diri ini sendiri kita rumuskan secara tertulis, maka ini kita tegakkan,” ucap Din.
Menurut Din, deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi diawali dengan penegasan tentang nilai-nilai ideal dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
“Kemudian bagian kedua itu ada semacam assessment, penilaian kita, hasil observasi kita, terhadap kehidupan kebangsaan di dalam berbagai gatra, ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, dan sumber daya alam,” bebernya.
Lebih jauh Din mengtatakan, KAMI sangat siap untuk berdiskusi dan berdebat tentang masalah kebangsaan.
Din mengaku kecewa dengan asumsi sekelompok orang yang menyebut KAMI merupakan kumpulan orang sakit hati. Ia menegaskan KAMI tak memiliki waktu untuk menanggapi tuduhan seperti itu.
“Kami siap berdebat, betul gak yang kami kritik itu? Betul gak yang kami kritik bahwa ada krisis ekonomi, ada tata kelola yang buruk, angka kesenjangan tinggi. Betul gak penanggulangan Covid ini tidak serius?,” cetusnya.
“Kami tanya dan tantang yang bersikap sinis itu, betul gak itu terjadi? Sakit gak hati Anda ketika rakyat banyak menderita karena menganggur? sementara tenaga kerja asing datang berbondong-bondong, bertubi-tubi,” imbuhnya.
Din mengkritisi pengesahaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dianggapnya hanya menguntungkan pengusaha batubara.
“Jangan kemudian ada UU Minerba, eh tujuh pengusaha batubara yang diuntungkan. Jangan ada kebijakan mendatangkan tenaga kerja asing dari Cina, sementara rakyat menganggur atau PHK,” katanya.
“Ini kan perilaku-perlikau kejahatan dalam kehidupan pemerintahan. Kami mengkritik itu. Kami bilang ke rakyat betul gak yang kami kritik itu,” pungkas Din Syamsuddin.
Selengkapnya simak perbincangan Din Syamsuddin bersama ahli hukum tata negara, Refly Harun berikut ini:
