DEMOKRASI.CO.ID - Ketidakkonsistenan Presiden Joko Widodo dalam melontarkan pernyataan dianggap kurangnya komunikasi dengan pembantunya di kabinet.
Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang menyatakan bahwa terlalu banyak bandara internasional dan harus dievaluasi dinilai belum dilakukan kajian sebelum menyampaikan kepada publik.
Pasalnya, Presiden Jokowi kekinian meresmikan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (28/8).
"Pernyataan banyaknya bandara dengan status internasional, mungkin saja dikira semewah dan secanggih YIA (Yogyakarta Internasional Airport) atau harus seluas Bandara Soetta," ujar Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/8).
"Pernyataan (Jokowi) sebelumnya, sepertinya tanpa dikaji dulu atau Menhub lupa breafing ke presiden soal ciri bandara Internasional," imbuhnya.
Menurut Satyo, Bandara dengan status Internasional memang lah penting karena terkoneksi pelayanan pabean, imigrasi dan karantina.
"Sehingga lalulintas orang dan barang lebih mudah dan senantiasa termonitor oleh pemerintah," pungkas Satyo.(rmol)
