DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo kembali menyalahkan jajarannya yang tidak hati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada media massa terkait penanganan Covid 19 di Indonesia.
Menurut Jokowi, akibat ketidakhati-hatian itu, media massa khususnya media asing, sering menulis yang tidak baik soal penanganan Covid 19 di Indonesia. Padahal, menurut Jokowi, saat ini penanganan Covid 19 di Indonesia sudah sesuai jalur yang benar.
“Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama media asing, karena komunikasi kita yang tidak firm, tidak gamblang, tidak jelas, yang sering mereka tulis itu hal yang tidak baik,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka (24/08).
Mantan Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyoal pernyataan Presiden Jokowi tersebut. “…Apa masih gak cukup sudah pake anggaran untuk influencers dan buzzerRp?…media asing gak paham Rp?? mana yang bingung sibuk-sibuk?,” tulis Dipo Alam di akun Twitter @dipoalam49 mengomentari tulisan bertajuk “Jokowi Soroti Media Asing yang Sering Kabarkan Hal Tidak Baik Terkait Penanganan Covid-19”.
Deputy Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Ricky Kurniawan mengingatkan, bahwa media asing jujur memberitakan apa adanya tanpa adanya tekanan penguasa dan buzzerp.
“Tidak selamanya kebohongan akan selalu menang. Media Asing jujur memberitakan apa adanya tanpa adanya tekanan penguasa dan buzzerp,” tegas Ricky di akun @RicKY_KCh meretweet tulisan bertajuk “Merasa Kena Pukul Media Asing, Presiden Jokowi: Mereka Sering Tulis Hal-hal Yang Tidak Baik”.
Soal kabar dana pemerintah untuk para influencer dan buzzer, KPK bakal mengawasi isu dana influencer yang menjadi perhatian publik.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan lembanganya wajib mengawasi isu-isu yang jadi perhatian publik seperti isu dana untuk influencer itu.
“Sebagai lembaga antikorupsi, tentu saja, hukumnya menjadi wajib bagi KPK untuk memperhatikan isu-isu pemberantasan korupsi yang menjadi pembicaraan masyarakat. Termasuk soal isu kucuran dana untuk influencer ini,” kata Nawawi seperti dikutip cnnindonesia (23/08).
Nawawi menyatakan pihaknya akan mencermati kebenaran jumlah anggaran yang diperoleh influencer. Jika kabar yang beredar benar, KPK akan menjalankan mandat Undang-undang termasuk membuka penyelidikan.
