DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju berkoordinasi dahulu dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito sebelum bicara ke media mengenai penanganan COVID-19.
“Oleh sebab itu, saya minta setiap mau [menyampaikan] statement yang urusan mengenai COVID-19, betul-betul ditanyakan lebih dahulu dengan yang namanya Prof. Wiku,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8/2020) dikutip dari Antara.
Jokowi menyampaikan hal tersebut rapat terbatas dengan tema “Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju dan juga Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Selama pandemi COVID-19 ini, Jokowi merasa komunikasi dirinya dan para menterinya sangat buruk. Apalagi kalau berbicara mengenai penanganan COVID-19, menurut Jokowi para menterinya kerap tidak jelas menyampaikan pernyataan ke publik.
“Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama asing, karena komunikasi kita yang tidak firm, tidak gamblang, tidak jelas sehingga yang mereka tulis itu sering hal-hal yang tidak baik,” kata Jokowi.
Untuk itulah, Jokowi dengan tegas meminta para menterinya tidak sembarangan berkomentar mengenai penanganan COVID-19.
Padahal, menurut Presiden Jokowi, tindakan Indonesia untuk menangani COVID-19 sudah berada di jalur yang tepat. Ia mencontohkan upaya pemerintah yang dalam mengembangkan vaksin COVID-19 yang diklaim Jokowi termasuk negara yang tercepat.
“”Dengan demikian, tidak semua berkomentar dan yang mereka [jurnalis] ambil dari statement kita berbeda-beda semuanya, satu itu saja yang namanya Prof. Wiku itu diajak, kalau memang mau bicara. Track kita sudah betul, baik dari mencari vaksin karena negara lain belum mencari vaksin, kita sudah ke sana, ke sini mencari vaksin,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi pun mendapat laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Indonesia sudah mendapat komitmen produksi vaksin COVID-19 sebanyak 290 juta unit hingga akhir 2021.
“Saya sudah dapat laporan dari Bu Menlu dan Pak Menteri BUMN sampai 2021 kita kurang lebih mendapat komitmen 290 juta, itu sebuah yang besar sekali, negara lain satu, dua juta belum, kita sudah 290 juta baik yang diproduksi di sini maupun yang akan diproduksi di luar. Saya kira ini berita yang sangat bagus,” jelasnya.
Ia pun berharap ada perbaikan komunikasi yang akhirnya dapat mendapatkan rasa percaya dari pasar dan dunia usaha terhadap Indonesia.
