DEMOKRASI.CO.ID - Pandemik Covid-19 tak kunjung reda membuat kondisi ekonomi yang semakin berat, bahkan diprediksi bakal menuju resesi.
Respon anggota kabinet terkait yang dianggap Presiden Joko Widodo tidak memiliki sense of crisis pada beberapa waktu lalu, menimbulkan desas-desus perombakan kabinet (reshuffle).
Ketua Umum Jenggala Center (JC) Ibnu Munzir menilai, marahnya Presiden Jokowi idealnya dianggap sebagai hal wajar dan bahkan perlu. Mengingat kondisi bangsa yang genting dan presiden hari ini butuh orang-orang yang bekerja cerdas dan tanggap.
“Tentu dalam hal ini presiden haruslah mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil, karena berkaitan dengan kinerja kabinet selanjutnya,” ujar Ibnu Munzir dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8).
Lebih lanjut, Ibnu Munzir yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu mengatakan, menguatnya isu reshuffle terlihat semakin jelas ketika beberapa lembaga merilis hasil survei mengenai perubahan opini publik di tengah pandemik Covid-19 dari dimensi kesehatan dan ekonomi.
Di mana hasilnya menujukkan mayoritas responden setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Sementara Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, bahwa persepsi publik soal isu reshuffle menteri yang sempat diungkit oleh Presiden Jokowi mendapatkan banyak dukungan.
Hasilnya sebanyak 64,8 persen responden setuju jika Presiden Jokowi mengadakan reshuffle sekarang ini.
“Mayoritas 64,8 persen setuju jika presiden melakukan perombakan kabinet. Menariknya, jumlah yang setuju ini cukup merata merupakan mayoritas di semua pendukung partai,” ujar Burhan.
Ditambahkan politisi senior Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa menuturkan, dalam keadaan genting seperti ini, reshuffle kabinet memang harus dilakukan. Beberapa indikator perlunya reshuffle kabinet telah nampak.
“Indikator dari lemahnya kabinet hari ini, ketika sejumlah menteri yang dipercayakan dalam Covid-19 itu jelas sekali penyerapan anggaran yang rendah, kami lihat tidak ada koordinasi antara kementerian yang baik,” katanya.
“Hampir semua kementerian, termasuk Kemenkes, dia tidak bisa menyerap anggaran karena regulasinya tidak berjalan dengan baik,” demikian Agun.
