DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah tidak bisa menyalahkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi akibat pertumbuhan ekonomi Indonesia kontraksi minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.
Begitu kata Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira yang merasa aneh mendengar alasan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok.
“Sebenarnya pemerintah ini nggak pas untuk menyalahkan PSBB. Kenapa?, karena harusnya PSBB itu dilakukan itu sejak Januari, sejak kuartal pertama di mana terkonfirmasi kasus positif yang ada di Wuhan,” ujar Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/8).
Karena kata Bhima, pemerintah sangat terlambat menerapkan kebijakan PSBB yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Nah Indonesia kan terlambat untuk melakukan PSBB. Kemudian PSBBnya juga disiplinnya masih rendah. Jadi jangan menyalahkan PSBB, tapi menyalahkan kebijakan yang terlambat, kenapa tidak dilakukan sebelumnya,” kata Bhima.
“Karena kalau dilakukan sebelumnya mungkin kita akan mengalami kontraksinya justru di kuartal pertama, tapi di kuartal kedua kita bisa selamat dari resesi ekonomi,” sambung Bhima.
Apalagi, lanjutnya, kebijakan kesehatan yang dilakukan pemerintah juga tidak serius yang mengakibatkan ekonomi semakin dalam terkontraksi.
“Karena ini kebijakan kesehatannya juga tidak serius, dan terlambat melakukan PSBB justru ini yang membuat ekonomi makin dalam terkontraksinya,” pungkas Bhima.
