![](https://1.bp.blogspot.com/-RnfzLovfPuU/X0PN_WMlMJI/AAAAAAAEekE/oFLCbKeOme0RZx8RhfuSJVY214rBtgI-ACLcBGAsYHQ/s640/WhatsApp-Image-2020-08-24-at-11.webp)
DEMOKRASI.CO.ID - Terkait beredarnya video Gubernur Banten Wahidin Halim bersama para pejabat eselon II tentang nyanyian semangat lawan covid 19 di saat rakyat kesulitan ekonomi, dianggap tidak tidak beretika. Sebab, di tengah penderitaan masyarakat, pemimpin di Banten justru tampak riang bernyanyi.
Salah seorang pengamat politik di Banten, Uday Suhada mengatakan, joget-joget dan bernyanyi tersebut tidak mencerminkan teladan mulia.
“Secara etik, menurut saya video itu nihil makna. Gubernur dan pejabat eselon II, justru asyik joget dan nyanyi-nyanyi di tengah situasi sulit saat ini. Walaupun temanya terkait covid-19,” ujarnya, Senin (24/08/2020).
Menurut Uday, sebaiknya para pemimpin memberi teladan yg baik dan benar, serta memberi solusi yg kongkrit atas wabah pandemi covid-19 yang dialami masyarakat.
“Di video itu, saya tidak menemukan empati dari seorang pemimpin dan para pejabatnya,” jelasnya.
Dikatakan Uday, hal itu menyangkut soal etika perilaku pejabat.
“Apa mereka mau menghibur rakyat Banten? Rasanya tak terhibur. Sebab bukan hiburan yg dibutuhkan. Tapi langkah konkrit dampak sosial ekonomi dari pandemi,” tegasnya.
Menurur Uday, hal itu lebih baik dilakukan oleh seniman, karena akan lebih tepat.
“Maaf-maaf, apa yg bisa dinikmati dari kelakuan semacam itu oleh rakyat Banten? Syairnya juga, gak ada ikhtiarnya sbg pemangku kebijakan. Ini malah menyerahkan kepada Tuhan,” ungkapnya.
Diketahui, Gubernur Banten bersama Kepala Dinkes dan sejumlah pejabat eselon II di Banten lainnya, membuat video bernyanyi.
Meski tujuan untuk memberi semangat untuk melawan covid, tapi mendapat kritikan sejumlah pihak yang menilai tidak pantas dilakukan ditengah masyarakat dilanda kesulitan ekonomi.
Senada dikatakan Ucu Gabriel Nur Arif Jauhar. Menurutnya, jika niatan itu untuk memberikan semangat, sebaiknya bukan dilakukan oleh pemimpin daerah.
“Jika dilakukan oleh pimpinan daerah dan pejabat publik itu tidak pantas saja, coba jika pelakunya seniman atau artis, itu baru pas,” katanya.